Liputan6.com, Jakarta - Probelamatika kelangkaan pupuk sudah dirasakan petani lokal, khususnya di Kecamatan Jambesari Darus Solah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Menurut mereka, masalah kelangkaan pupuk subsidi serta mahalnya pupuk non-subsidi semakin berlarut dan membuat resah

"Sudah sebulan lebih keadaan begini, tidak ada solusi,” kata koordinator petani setempat, Syamsul Arifin kepada awak media, Sabtu (19/11/2021).

Syamsul menduga, akar dari masalah terkait adalah adanya rasuah yang terjadi. Dia pun berharap, Ketua KPK Firli Bahuri, bisa turun tangan menjawab keresahan para kelompok tani.

“Kami ingin mengadu langsung ke Ketua KPK ini ada apa sebenarnya," resah Syamsul.

Syamsul meyakini, dugaan rasuahnya bisa saja dibuktikan, antara lain dengan temuan beberapa kasus di kalangan petani. Mulai dari mereka yang terdaftar (e-RDKK) namun saat jatah mau diambil tercatat sudah diambil. Lalu banyaknya yang nama petani yang dicatut dan tercatat sudah menerima padahal orangnya tidak tahu.

“Ini kan aneh," yakin dia.

Syamsul menambahkan, kecurigaan petani semakin diperkuat dengan peristiwa tertangkapnya distributor pupuk karena menjual tidak sesuai lokasi peruntukan. Pupuk subsidi yang seharusnya didistribusikan berdasarkan ketentuan area lokasi justru dijual ke daerah lain, sehingga banyak daftar penerima kehilangan jatah.

"Ini tidak mungkin pemain kecil, karena bukan lagi antar kecamatan sudah antar daerah, dan masalahnya berlarut-larut juga," ucap Syamsul.

Ketua KPK Firli Bahuri gelar konferensi pers Minggu (6/12) dini hari. Ia menjelaskan tentang penetapan tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara ikut terjerat jadi tersangka.