Sebelumnya, sebagai salah satu program strategis Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh lebih dari 16,4 juta peserta sejak diluncurkan pada bulan April 2020 lalu.

Mempertimbangkan masifnya penyaluran Program Kartu Prakerja tersebut, Pemerintah telah berupaya untuk menjaga tata kelola program serta memitigasi potensi pelanggaran hukum melalui kegiatan pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum.

ia Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumatera Utara telah menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni sejumlah 806.972 penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai sebesar Rp1,63 triliun.

Deputi IV Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja mengungkapan bahwa kontribusi nyata aparat penegak hukum di Sumatera Utara dalam mendorong peningkatan tata kelola Program Kartu Prakerja ditunjukkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resor Belawan dalam melakukan penanganan perkara pelanggaran hukum terkait program tersebut.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Deputi Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

“Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik,” ungkap Deputi Rudy.