Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar perbankan Indonesia melakukan pencadangan lebih banyak dalam mengantisipasi tren kenaikan kenaikan dolar Amerika Serikat (AS) yang masih berlangsung. Manajemen perbankan juga harus mewaspadai pada kenaikan suku bunga yang terjadi di berbagai negara dan kredit valuta asing.

Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Aestika Oryza Gunarto mengatakan, seperti penyaluran kredit secara umum, penyaluran kredit valuta asing BRI dilakukan secara selektif untuk menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

"Selain itu, sebagai upaya untuk memitigasi risiko nilai tukar, juga diterapkan lindung nilai," ujarnya kepada CNBCIndonesia.com, Selasa (15/11/2022).

-

-

Ia menyebut, penyaluran kredit valas saat ini masih tumbuh terjaga sebesar 15,19% secara tahunan (year on year/yoy) atau mencapai Rp 93,36 triliun pada posisi Agustus 2022. "Kendati demikian, kredit valas BRI sendiri porsinya relatif kecil, hanya sekitar 9% dibandingkan total kredit BRI secara keseluruhan," ungkapnya.

Menurutnya, penyaluran kredit terbesar kepada sektor produktif. "Permintaan kredit terbesar berada pada sektor Agribusiness, Infrastructure, Transportation, Oil & Gas, dan Energy & Mining, dengan komposisi mencapai 66,17% dari total kredit valas BRI," pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa kondisi perbankan Indonesia ditengah penguatan dolar Amerika Serikat (AS) karena inflasi dan gejolak perekonomian global. Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara menyebut, hal itu tecermin dari angka kredit valuta asing perbankan domestik terhadap total kredit di Indoesia yang terbilang rendah.

"Angka kredit valas itu hanya sekitar 15% dibandingkan misalnya masa dulu sebelum 98. 25 tahun lalu kredit valas di dalam total perbankan indonesia bisa 40-50%. Sehingga waktu penguatan dolar terjadi perbankannya sulit sekali situasi 25 tahun lalu," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (14/11/2022).

Mirza melanjutkan, jika dilihat dari Utang Luar Negeri (ULN) swastas hanya sebesar 16% dari PDB Indonesia. Sementara total ULN pemerintah dan swasta sebesar 35% dari PDB RI. Ia menilai angka tersebut masih cukup baik dan terjaga.

"Tentunya dengan 35% ULN terhadap PDB tidak tinggi tapi artinya tetap saja bahwa negara ini harus punya valas yang cukup," ucapnya.

Mirza mengungkapkan, hingga saat ini perbankan Indonesia dalam penyaluran kreditnya untuk korporasi dan debitur yang memiliki pendapatan valuta asing. Sementara untuk perusahaan yang memiliki hutang luar negeri harus menggunakan dana tersebut kepada kegiatan yang menghasilkan.

"Misalnya apakah itu untuk kegiatan pertambangan, kegiatan ekspor. Jadi supaya risikonya terkendali," imbuhnya.

Mirza menambahkan, pelemahan dolar paman Sam yang melemah merupakan ekspektasi pasar bahwa angka inflasi di negara tersebut tidak terlalu tinggi. Meskipun demikian, hal tersebut bersifat fluktuatif.

"Market menganggap bahwa kalau gitu kenaikan suku bunga AS tak kan terlalu tinggi. Ini kan ekspektasi, berubah-ubah terus tergantung data. Saat ingin market ekspektasi suku bunga AS itu mungkin antara 4,75-5 % bahkan ada yang diatas 5%. Sekarag 4%, 3,75-4% itu yang orang lihat penguatan dolar masih berlangsung," jelasnya.

[-]

-

Sah! Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 Resmi Dilantik
(rob/ayh)