RI berkomitmen mempercepat transisi energi.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu isu prioritas pada G20, di samping isu arsitektur kesehatan global dan transformasi digital. Erick menyebut pemerintah telah menyampaikan komitmennya dalam mempercepat transisi energi melalui target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 serta pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Kementerian BUMN, dia katakan, mendorong upaya kolektif dalam mewujudkan kebijakan dan menunjukkan kepada dunia terkait dukungan penuh terhadap transisi energi global melalui proses dekarbonisasi atau proses penggantian bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

"Hal ini menjadi lompatan besar bagi BUMN untuk merealisasikan ketahanan dan kemandirian energi," ujar Erick di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (14/11/2022).

Pria kelahiran Jakarta itu menegaskan komitmennya di lingkungan BUMN dengan menerbitkan surat Nomor S-565/MBU/09/2022 pada 12 September 2022 tentang dukungan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

Namun demikian, lanjut Erick, kesiapan masyarakat dan industri menjadi hal yang tidak kalah penting dalam mendorong terwujudnya transisi energi. Untuk itu, Erick menginisiasi dibentuknya PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) pada Maret 2021 sebagai bagian dari peta jalan pengembangan baterai kendaraan listrik yang dilakukan BUMN, hasil kerja sama Mind ID, Antam, PLN dan Pertamina.

"Saya baru saja mendampingi Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Joe Biden, dan pemimpin negara besar itu memberikan dukungan penuh langkah Indonesia dalam melakukan transisi energi terbarukan. Bahkan, Biden berkomitmen mendukung perbaikan dan pengembangan ekonomi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia," lanjut Erick.

Erick mengatakan momen KTT G20 pada 15-16 November menjadi sarana showcase bagi BUMN lainnya atas kontribusinya terhadap energi hijau. PT Bukit Asam Tbk bekerja sama dengan PT Jasa Marga (Persero) mewujudkan energi ramah lingkungan dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di jalan Tol Bali Mandara. Berikutnya, PLN dan Pertamina Patra Niaga telah mengembangkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau charging station guna mendukung operasional kendaraan listrik yang akan digunakan dalam acara puncak KTT G20 di Bali.

Selain itu, lanjut Erick, PT INKA (Persero) memproduksi bus listrik untuk transportasi umum delegasi KTT G20 di kawasan Nusa Dua sebagai bentuk komitmen mendukung pemerintah melakukan peralihan kendaraan dari moda transportasi berbahan bakar fosil ke kendaraan bertenaga listrik atau baterai.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan transisi energi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pasalnya, Indonesia sudah menetapkan target mencapai emisi net zero pada 2060 dan pengurangan 32 persen emisi pada 2030.

"Jadi saya rasa bagaimana BUMN mengembangkan portofolio untuk mengurangi emisi karbon, bisa secara individu atau sinergi dengan ekosistem BUMN," ujar Pahala.

Pahala menyampaikan Indonesia memiliki banyak sumber EBT, misalnya geothermal, hydro power, energi surya, biomassa, dan biofuel hingga mencapai potensi 437 gigawatt (GW) yang siap dioptimalkan BUMN. Pahala menyebut tiga perusahaan BUMN di bidang energi dan pertambangan yakni PLN, Pertamina dan Mind ID punya inisiatif yang lengkap terkait energi, termasuk membangun sistem yang inovatif.

"Melalui pendekatan yang praktis untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara serta membangun ekosistem energi bersih, transisi dari bahan bakar berbasis fosil diharapkan bisa dikurangi secara perlahan," lanjut Pahala.

Pahala mengambil contoh PLN yang telah menunjukkan komitmennya dengan melakukan berbagai upaya mengurangi pemakaian batu bara pada pembangkit listrik, di antaranya menghapus 2 Gigawatt (GW) penggunaan batu bara dari pembangkit listrik dan berpartisipasi terhadap pembangunan 43 persen dari total SPKLU nasional untuk percepatan pertumbuhan EV di Indonesia. Kata Pahala, PLN menggandeng berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam mengembangkan EBT, misalnya ACWA Power, salah satu perusahaan energi dari Arab Saudi, yang saat ini sedang menjajaki kerja sama untuk

pembangunan EBT sebesar 600 - 800 Megawatt dan green hydrogen sebesar 100 Megawatt dengan potensi total investasi sebesar 12 miliar dolar AS hingga 16 miliar dolar AS.

"MIND ID yang beranggotakan Inalum, Aneka Tambang, Bukit Asam, Freeport Indonesia, dan Timah juga turut berkomitmen dengan menetapkan target penurunan emisi sebesar 1 persen pada 2022," ucap Pahala.

Menurut Pahala, komitmen ini merupakan representasi upaya perusahaan menurunkan emisi dari sektor energi dan Industrial Process and Product Uses (IPPU) sebesar 15,8 persen pada 2030 dan mendukung aspirasi net zero emission Pemerintah pada 2060. MIND ID juga menggandeng berbagai mitra untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, seperti dengan Arrival, perusahaan pengembang kendaraan listrik dari Inggris.

"Selain PLN dan MIND ID, Pertamina juga berupaya untuk mewujudkan Net Zero Emission pada 2060," kata Pahala.

Pada fase pertama (2022-2025), ucap Pahala, Pertamina menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 3 juta tCO2e, fase kedua (2026-2030) pengurangan sebesar 11 juta tCO2e, dan fase ketiga (2031-2060) pengurangan sebesar 27 juta tCO2e. Pahala memaparkan dua pilar yang diusung Pertamina, yakni dekarbonisasi aktivitas bisnis dan pengembangan bisnis hijau.

"Berbagai kolaborasi dilakukan oleh Pertamina, misalnya dengan Pondera BV. Kerja sama Pertamina dengan perusahaan asal Belanda ini dilakukan untuk mengembangkan PLTB dan menggali potensi produksi green hydrogen di Indonesia," sambung dia.

Tidak hanya di lingkungan BUMN energi dan pertambangan, lanjut Pahala, upaya untuk menghasilkan sumber energi baru terbarukan juga datang dari Holding BUMN Perkebunan, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III. Diawali dengan peresmian PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co pada tanggal 7 Oktober 2022, PTPN III terus berinovasi, salah satunya dengan membangun industri Bioetanol berbasis tebu bekerja sama dengan Pertamina  sebagai offtaker.

Pahala menjelaskan bioetanol berbasis tebu merupakan hilirisasi dari tanaman tebu yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku bensin yang tentunya ramah lingkungan. Bioetanol berbasis tebu sebelumnya telah diterapkan di Brasil yang mana saat ini penerapan campuran bioetanol dalam bahan bakar di Brasil menjadi salah satu tertinggi di dunia.

"Diproyeksikan pada 2030, PTPN melalui SugarCo memiliki potensi peningkatan produksi bioetanol secara nasional hingga sebesar 1,2 juta kiloliter. EBT ini diharapkan mampu berkontribusi mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak nasional," ujarnya.

Tidak hanya itu, sambung Pahala, BUMN juga akan mulai melakukan uji coba perdagangan karbon. Pada tahap awal, perdagangan karbon ini masih bersifat sukarela. Kata Pahalan BUMN yang menghasilkan karbon diminta untuk melakukan voluntary carbon trading.

Pahala menerangkan, perdagangan karbon merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, yang mana pembeli menghasilkan emisi karbon melebihi batas yang ditetapkan. Sementara, kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Pahala mengatakan satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2).

"Jadi sudah ada penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara BUMN satu dengan BUMN lainnya, yang isinya bagaimana BUMN yang punya kredit karbon seperti Perhutani bisa dibeli BUMN lainnya yang membutuhkan kredit karbon untuk bisa mencapai target penurunan emisi karbon," kata Pahala menambahkan.