Jokowi ingatkan butuh uang tidak sedikit untuk menciptakan ekonomi hijau di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para investor untuk berinvestasi di sektor ekonomi hijau. Jokowi menyampaikan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (renewable energy) yang sangat besar, yakni sebesar 434 ribu megawatt baik dari hydropower, geothermal, solar panel, angin, maupun tidal wave.  

Hal ini disampaikannya saat memberikan keynote speech di B20 Summit Indonesia Tahun 2022 di Bali, Senin (14/11).“Inilah kesempatan para investor untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia membawa investasi membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia,” ujar Jokowi.

Jokowi menyebut, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Utara yang akan digunakan untuk Green Industrial Park. Ia pun yakin, akan ada banyak investor yang datang untuk membangun produk hijau dari Indonesia.

“Karena di dekat kawasan itu ada Sungai Kayan yang bisa memproduksi energi bersih energi hijau sebesar 13 ribu megawatt yaitu hydropower,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan komitmen Indonesia dalam membangun industri ramah lingkungan dengan Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurutnya, hal komitmen tersebut sebagai bentuk kontribusi Indonesia kepada dunia global untuk menurunkan emisi rumah kaca. 

Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam forum B20 Summit yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Ahad (13/11). Akan tetapi, Bahlil juga mengungkapkan adanya kontraproduktif kebijakan terhadap pemerataan aliran investasi, khususnya investasi hijau, ke negara berkembang. 

Bahlil menyampaikan bahwa hanya seperlima saja dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Di satu sisi, dunia global mendorong percepatan untuk mencapai net zero emission. 

"Sudah saatnya kita tidak memakai standar ganda. Pemerintah bisa membuat keputusan, tetapi yang mengimplementasikan adalah dunia usaha. Peran dunia usaha dalam B20 menjadi instrumen terpenting dalam usaha kita menuju net zero emission," ujar Bahlil.

Bahlil juga menggarisbawahi tentang isu harga karbon yang dinilai masih ada ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang. Harga karbon negara maju sebesar 100 dolar AS per ton dan negara berkembang seperti Indonesia hanya dihargai 15-20 dolar AS per ton.

"Menurut saya, ini harus menjadi perenungan kita bersama. Karena saya yakin kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk kesejahteraan bersama seluruh wilayah di dunia," tutur Bahlil.