Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) masih belum lepas dari isu resesi yang kemungkinan terjadi tahun depan, kini malah muncul lagi risiko yang berdampak buruk ke perekonomian, yakni gridlock.

Pasar finansial pun sudah merespon negatif. Bursa saham AS (Wall Street) pada perdagangan Rabu waktu setempat jeblok, sebelum kembali bangkit kemarin pasca rilis data inflasi yang menurun tajam.

-

-

Gridlock merupakan kondisi yang terjadi ketika pemerintah AS tidak mampu menjalankan kebijakan atau meloloskan rancangan undang-undang akibat partai oposisi yang menguasai parlemen.

Risiko ini meningkat setelah pemilihan umum (Pemilu) sela di Amerika Serikat menunjukkan Partai Republik kemungkinan akan menguasai House of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR).

Hingga saat ini, Partai Republik sudah memperoleh 211 dari 435 kursi DPR. Sementara Partai Demokrat 192 kursi. Diperlukan 218 kursi untuk menjadi mayoritas di DPR Amerika Serikat.

Gridlock hampir pasti akan terjadi, hal ini tentunya bisa menghambat kebijakan-kebijakan yang akan diambil Presiden AS Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat. Yang terdekat, masalah klasik Amerika Serikat bisa kembali muncul, yakni shutdown atau penutupan sementara layanan pemerintahan akibat tidak adanya anggaran.

Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di AS kerap kali buntu ketika DPR dikuasai partai oposisi.

Shutdown pernah terjadi di era pemerintahan Presiden AS ke-45, Donald Trump.

Pada 2018 lalu Partai Demokrat menolak rancangan anggaran dari Partai Republik yang menguasai pemerintahan. Akhirnya anggaran sementara diloloskan, tetapi hingga akhir tahun belum ada kesepakatan untuk anggaran satu tahun fiskal 2019. Alhasil, pemerintahan AS shutdown selama hampir 35 hari, mulai 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019.

Shutdown tersebut merupakan yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat, dan berdampak cukup besar terhadap perekonomian.

Menurut Congressional Budget Office (CBO), shutdown tersebut berdampak ke perekonomian sebab sekitar 800.000 tenaga kerja dirumahkan, kemudian belanja pemerintah federal juga menjadi tertunda.

Berdasarkan kalkulasi CBO, kerugian yang diderita AS sebesar US$ 11 miliar atau setara Rp 172 triliun (kurs Rp 15.690/US$). Dari kerugian tersebut, sebesar US$ 3 miliar atau Rp 47 triliun hilang permanen.

Dengan kerugian tersebut, produk domestik bruto (PDB) pun terpangkas.

Hal ini tentunya akan memperparah resesi yang mungkin terjadi di tahun depan. Seperti diketahui inflasi tinggi yang melanda membuat bank sentral AS (The Fed) sangat agresif menaikkan suku bunga acuannya.

Pada pekan lalu The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin menjadi 3,75% - 4%. Suku bunga The Fed kini berada di level tertinggi sejak Januari 2008.

Belum cukup sampai di situ, ketua The Fed Jerome Powell menegaskan suku bunga akan terus dinaikkan hingga tahun depan.

Pasar melihat suku bunga The Fed bisa berada di kisaran 5% - 5,25%.

Dengan tingkat suku bunga yang semakin tinggi, maka peluang Amerika Serikat untuk lepas dari resesi atau soft landing di 2023 semakin menyempit. Hal itu juga diakui oleh Powell.

"Apakah peluang soft landing semakin kecil? iya. Apakah itu masih mungkin terjadi? tentu saja," kata Powell, sebagaimana dilansir CNBC International, Kamis (3/11/2022).

Tetapi Powell untuk bisa menghindarkan perekonomian AS dari resesi di 2023 adalah pekerjaan yang sangat berat, sebab suku bunga masih perlu dinaikkan tinggi guna meredam inflasi.

Resesi yang dialami Amerika Serikat bisa semakin berat jika Partai Republik menguasai DPR hingga Senat.

Ekonom dari Goldman Sachs sebagaimana dilansir Fox Business mengatakan jika Partai Demokrat masih menguasai Kongres (DPR dan Senat), maka pemerintah AS bisa merespon resesi dengan menggelontorkan stimulus seperti bantuan langsung tunai atau jenis bantuan finansial lainnya. Sementara jika Partai Republik yang berkuasa, maka ada kecenderungan hal itu tidak akan dilakukan.

[-]

-

Awas! Kalau Dunia Resesi, Ini Dampak Buruknya Bagi RI
(pap/pap)