Bawaslu belum mendapat penjelasan dari Polri terkait rencana pengamanan Pilkada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI khawatir dengan potensi kerusuhan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pasalnya, ada ratusan daerah yang menggelar Pilkada dan dikhawatirkan pihak kepolisian kesulitan memobilisasi personel pengamanan dari saru daerah ke daerah lain. 

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, berkaca dari pengalaman sebelumnya, kerusuhan memang lebih sering terjadi saat Pilkada, bukan saat Pemilu. "Pembakaran TPS paling banyak terjadi di Pilkada, bukan di Pemilu," kata Bagja dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Selasa (8/11). 

Karena itu, Bagja was-was dengan potensi kerusuhan saat Pilkada Serentak 2024. Apalagi, Pilkada 2024 akan diikuti oleh 271 daerah sekaligus. 

"Pilkada tidak boleh dipandang sebelah mata karena Pilkada akan dilakukan di seluruh kabupaten/kota, bukan hanya satu," ujar Bagja. 

Pelaksanaan secara serentak di ratusan daerah itu, lanjut dia, akan membuat polisi sulit memperbantukan pasukan ke daerah yang mengalami kerusuhan. Sebab, polisi di tiap kesatuan bakal fokus mengamankan wilayah masing-masing. 

"Misalnya dulu Pilkada Makassar ribut karena calon tunggal, ribut dimana-mana. Datang perbantuan personel dari Polres Goa dan Polres sekitarnya untuk Kota Makassar. Sekarang (Pilkada 2024) tidak bisa karena masing-masing polres harus jaga wilayah masing-masing," kata Bagja. 

Bagja mengaku, belum mendapat penjelasan dari Polri terkait rencana pengamanan Pilkada 2024 ini. Sejauh ini, koordinasi pengamanan baru dilakukan antara KPU daerah dengan Polres di daerah masing-masing.