Jakarta, CNBC Indonesia - Jusuf Kalla, Wakil Presiden era Presiden Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), meyakini krisis mata uang yang disebabkan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) bisa menjadi berkah bagi Indonesia jika situasi ini bisa dimanfatkan dengan baik.

Pasalnya, Jusuf Kalla yang akrab dipanggil JK menceritakan keuntungan daerah-daerah penghasil komoditas di Tanah Air saat dolar AS naik tinggi yang membuat nilai ekspornya naik. Bahkan, JK mengungkapkan hasil komoditas di luar Jawa bisa mengisi kebutuhan pulau Jawa.

-

-

"Dalam krisis mata uang misalnya nilai dolar yang sedang naik. Pengalaman krisis terdahulu juga bagi daerah-daerah penghasil komoditas di luar Jawa malah kesempatan meraih keuntungan besar," paparnya dalam Diskusi Panel Bertajuk Global Economy: Reflections and Challenges for Indonesia Post G20 Presidency.

Dengan terjadinya krisis pangan dan energi dunia, JK melihat Indonesia bisa berkesempatan mengisi kebutuhan dunia akan minyak sawit dan batu bara dengan harga yang naik tinggi. Alhasil, dengan ekspor yang naik nilainya, pemerintah juga diuntungkan.

"Hal itu tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi bagi pengusaha dan bagi negara mendapatkan keuntungan pajak ekspor hampir Rp400 triliun yang dapat membantu mengurangi defisit perekonomian," ungkapnya.

Apa yang sampaikan JK ada benarnya. Namun kenyataannya, eksportir lebih senang menyimpan uangnya di luar negeri. Oleh karena itu, pelemahan nilai tukar akibat kuatnya nilai tukar AS semakin parah dengan ketersediaan dolar yang tipis di dalam negeri.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral dan pemerintah telah memwajibkan repatriasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam negeri.

Amanat ini sesuai dengan aturan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019. Menurutnya, sebagian besar sudah masuk ke rekening khusus. Masalahnya, BI melihat saat ini para pemegang DHE SDA tersebut belum bisa menahan dolar AS agar 'betah' di perbankan Indonesia.

Oleh karena itu, BI bersama otoritas terkait yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), akan terus mencari formula untuk bisa membuat para eksportir dan importir yang memegang DHE bisa lebih lama memarkirkan dolarnya di dalam negeri.

"Ini sedang koordinasi di bawah KSSK dan perbankan, bagaimana agar eksportir-eksportir yang punya DHE ini betah lebih lama," jelas Perry dalam konferensi pers KSSK, Dikutip Minggu (6/11/2022).

Cara yang akan ditempuh BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah melalui pemberian insentif.

"Baik dari insentif pajak suku bunga atau insentif suku bunga dan mekanisme suku bunga yang menarik yang akan kami rumuskan," jelas Perry.

"Agar hasil DHE dari SDA bukan hanya masuk, tapi bertahan lebih lama untuk mendukung stabilitas makro ekonomi dan stabilitas nilai tukar," tegasnya.

[-]

-

Rupiah Dekati Rp 15.000/US$, Begini Kondisi Money Changer
(haa/haa)