Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin mengatakan agenda paripurna penandatanganan nota kesepahaman atau MoU rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2023 bakal digeser Selasa 8 November 2022 mendatang.

Mulanya MoU dijadwalkan bakal digelar pada Kamis 10 November 2022. Diketahui, anggota dewan telah menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023 sebesar Rp82.543.539.889.450.

Ketetapan ini diputuskan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam Rapat Banggar yang digelar selama empat hari sejak 31 Oktober hingga 3 November 2022 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.

Khoirudin menjelaskan berdasarkan kesepakatan hasil Bamus, usai rapat paripurna MoU KUA-PPAS APBD DKI 2023, agenda akan dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta 2023 pada Rabu 9 November 2022.

Pembahasan Raperda itu akan disampaikan melalui pidato Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono sekaligus penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.

Kemudian, hasil pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD DKI 2023 akan dibahas di tingkat komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai 10-16 November 2022.

Dia menyebut banjir, kemacetan, hingga ketahanan pangan akan menjadi pokok pembahasan.

“Saya berharap banjir, kemacetan dan ketahanan pangan menjadi konsen agar teliti betul sampai ke satuan tiga, anggarannya dicermati agar tepat sasaran,” kata Khoirudin dalam keterangannya, dikutip Sabtu (5/11/2022).

Pemprov DKI Jakarta menyerahkan rancangan APBD tahun 2021 dalam Rapat Paripurna Badan Legislatif DPRD DKI, Kamis siang. Total anggaran yang diajukan sebesar Rp 82,5 triliun dan masi diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.