Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) melalui Deputi IV Juri Ardiantoro menanggapi tuntutan massa aksi 411 agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Menurutnya, tuntutan tersebut sangat absurd dan tidak berdasar.

"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," kata Juri dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (4/11/2022)

Juri mengatakan saat ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat ketidakpastian global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan.

Di saat yang sama, kata Juri, pemerintah juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan lebih cepat bagi Indonesia.

"Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja," ucap Juri. Dilansir dari Antara.

Juri juga menilai aksi 411 dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.

"Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru mengganggu kepentingan masyarakat," ujar Juri.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota, Senin (12/9/2022). Aksi dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan membawa tiga tuntutan.