Meski demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Fitria Rahadiani mengungkapkan nilai usulan atas proyek yang akan menghubungkan Velodrome dengan Manggarai itu belum final karena belum dibahas lebih dalam dan dibawa ke rapat paripurna DPRD.

"Jadi kan nilai itu diungkap dalam rapat Banggar yang membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Kamis (3/11) kemarin, dan nanti dibahas lagi dalam forum APBD (rapat komisi) kemudian finalnya di paripurna," ucap Fitria di Jakarta, Jumat.

Karenanya, kata Fitria, nilai tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan karena detil soal PMD bagi proyek LRT tersebut masih akan dibahas dengan menyesuaikan postur anggaran yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

"Nanti kan makanya kita lihat postur anggarannya seperti apa di Pemprov kan itu ngaruh ke pendapatan sama belanjanya. Itu nanti sisanya buat pembiayaan," ucapnya.

Setelah rapat paripurna DPRD, usulan anggaran DKI Jakarta dengan berbagai PMD di dalamnya, termasuk soal proyek LRT akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan.

Sementara, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Derah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati menyebut sebelumnya kepastian proyek LRT apakah akan dilanjutkan atau tidak masih abu-abu, karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) awalnya tak menyetujui pembangunan trek Fase 2A.

"Tetapi, kemarin sudah diputuskan, dititip, langsung oleh Bapak Presiden bahwa nanti (pembangunan trek LRT) dari Velodrome langsung ke Manggarai," ucapnya di Hotel Grand Cempaka, Kamis (3/11).

. Regulasi sebabkan proyek LRT Jakarta tersendat
. Pemprov DKI didorong lanjutkan proyek ITF-LRT Fase 2

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022