Liputan6.com, Jakarta Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun dua Intermediate Treatment Facility (ITF). Adapun nilai anggaran yang didapatkan adalah Rp577 miliar. 

Dalam rapat Banggar yang membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 ini, Jakpro mengajukan Rp239 miliar untuk ITF Sunter dan Rp338 miliar untuk ITF wilayah Barat. 

Namun, sebelum PMD diberikan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sempat berdebat karena DPRD DKI tidak ingin dana untuk dua fasilitas pengolahan sampah tersebut. 

Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto mengatakan, ITF Sunter sudah berproses sejak dulu sehingga sangat disayangkan jika PMD tidak diberikan. 

"Jadi kalau (ITF) Sunter dibandingkan dengan ITF Barat, Sunter ini sudah lahir dari dulu tapi gagal terus begitu ya. Tapi kajiannya sudah lengkap sekali, tinggal jalan," kata Widi di Hotel Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11). 

Untuk ITF Barat, Widi juga menyebut sudah memiliki pemenang tender. Namun, pihaknya masih menunggu pembayaran uang jaminan pelaksanaan yang harus diperpanjang sekitar Rp200 miliar dari salah satu pihak perusahaan konsorsium. 

"Kita minta mereka segera untuk memperpanjang jaminan uang, jaminan pelaksanaan. Sekitar Rp200 (miliar) sampai sekarang belum (dibayar). Kita memang sudah minta," jelas Widi. 

Menanggapi pernyataan Widi, Anggota Banggar DPRD DKI Gembong Warsono meminta jaminan agar pembangunan dua ITF ini bisa berlangsung. Sebab, Gembong tidak ingin ITF kembali mandek. 

"Pak, sampeyan bisa jamin kalau Rp577 miliar kita berikan tahun ini, sampeyan bisa laksanakan ini juga?" tanya Gembong. 

"Saya pertaruhkan (jabatan) itu harus jalan," jawab Widi. 

Setiap harinya, 7.100 ton sampah dihasilkan di Ibu Kota.