WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan laporan hasil dari penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), perihal tragedi Kanjuruhan lebih keras dibandingkan laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

Mahfud menjelaskan, hal itu terlihat dari sikap Komnas HAM yang menilai bahwa masih ada pihak-pihak yang mesti ditindak secara pidana atas tragedi Kanjuruhan.

Baca juga: PDIP Minta Heru Budi Hartono Gunakan Konsep Rusunawa bukan Hunian DP 0 Rupiah Ala Anies Baswedan

"Hampir sama ya, tetapi ini lebih keras, biasanya kalau Komnas HAM, bukan hanya itu yang ditindak tapi yang di atasnya ada lagi," ucap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (3/11/2022).

Setelah menerima hasil laporan Komnas HAM, Mahfud mengatakan, isi laporan Komnas HAM lebih detail dan memiliki data yang lebih lengkap dibandingkan laporan TGIPF.

"Yang lain-lain hampir sama, tetapi, Komnas lebih detail dan datanya lebih dilengkapi, lagi daripada yang kita, tapi substansinya hampir sama," ucap Mahfud.

Baca juga: Polda Metro Jaya Lakukan Mutasi Besar-besaran, 21 Kapolsek Digeser, Berikut Ini Daftarnya

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=4YfNQC7oNRI[/embed]

Kemudian, laporan tersebut akan segera diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.

Nantinya dengan jangka pendek yaitu dengan penegakan hukum dan tindakan administratif, sedangkan jangka menengah adalah penataan organisasi.

"Jangka panjangnya perlengkapan infrastruktur yang halus maupun yang keras, yang halus tuh tata aturan pengorganisasian yang lebih bagus, ditambah dengan sarana prasarana fisik yang jelas," tutur Mahfud.