Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Hal ini mendapat respon dari Anggota DPD RI Dapil Papua Yorrys Raweyai.

Dia berharap, hal ini tak seperti Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang pernah dibentuk di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2011.

"Lembaga semacam UP4B sebelumnya tidak cukup sensitif terhadap akar masalah yang sedang melanda Papua," kata Yorrys dalam keterangannya, Rabu (2/11/2022).

Dia menyarankan seharusnya badan baru tersebut melibatkan wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah, baik itu DPR, DPRP, DPRK dan DPRP serta DPD yang justru lebih mampu memberi masukan sosiologis dan politis.

Menurutnya, persoalan Papua dewasa ini tidak sekedar berkutat pada persoalan pembangunan infrastruktur fisik, pemerimntahan dan keuangan, tapi juga kesiapan kultural yang justru senantiasa menjadi hambatan-hambatan psikologis dalam merespons berbagai persoalan.

"Elemen-elemen masyarakat yang selama ini bersuara banyak tentang persoalan Papua tidak dilibatkan secara aktif. Padahal pemerintah memerlukan strategi bottom up dalam menggali informasi tentang bagaimana masyarakat merespons percepatan pembangunan yang mereka rasakan," ungkap Yorrys.

Karena itu, dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan desain pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembagunan Otonomi Khusus Papua tak seperti masa lalu.

Yorrys menegaskan, jangan ada kesan pemerintah pusat meminggirkan suara-suara bising di daerah yang direpresentasikan oleh para wakil rakyat dan perwakilan masyarakat adat yang memperoleh legitimasi politis, sosial dan kultural di mata publik Papua.

"DPR, DPD dan DPRD serta MRP harus dilibatkan dalam proses percepatan tersebut," jelas dia.

Dia mengamini, pembanguna di Papua memang perlu percepatan. Namun, tak hanya semata-mata itu. "Harus mengakomodasi kearifan-kearifan lokal yang selama ini cenderung terpinggirkan dan diabaikan," pungkasnya.

Isu Papua kembali diangkat dalam forum PBB, kali ini oleh Vanuatu yang telah lama bersimpati pada kelompok pro-kemerdekaan. Sementara pendukung kemerdekaan Benny Wenda menganggap pemerintah Joko Widodo tidak konsisten, karena mendukung kemerdekaan Pa...