Dunia sedang tidak baik-baik saja. Presiden Joko Widodo beserta seluruh menteri telah mewanti-wanti semua agar bersiap menghadapi kemungkinan terburuk di 2023, salah satunya adalah resesi global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melihat ancaman resesi global di 2023 pasti akan berdampak ke sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ancaman resesi ekonomi global dapat berdampak pada sektor ketenagakerjaan, seperti terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal," kata Menaker Ida Fauziyah saat acara Festival Job Fair Nasional di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (30/10/2022).

Terlebih, sektor ketenagakerjaan di Indonesia masih merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Di sisi lain, sektor ketenagakerjaan juga sedang menghadapi revolusi industri yang melahirkan otomasi dan disrupsi di berbagai bidang yang secara sangat signifikan mengubah lanskap pasar kerja di Indonesia.

"Memang kondisi kita kini sudah mulai pulih, tetapi permasalahan lainnya juga bermunculan, termasuk ancaman resesi ekonomi," ujarnya.

Untuk menjawab tantangan dan peluang di atas, Kemnaker terus mendorong peningkatan sumberdaya manusia. Terutama mengenai kompetensi dan daya saing tenaga kerja.

Dalam konteks ini pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

"Sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, kami juga telah mencetuskan transformasi dalam sektor ketenagakerjaan. Langkah-langkah transformasi itu kami tuangkan dalam 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia. 

Sembilan lompatan tersebut adalah Transformasi BLK, Link and Match Ketenagakerjaan, Reformasi Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, Visi Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan, dan Reformasi Birokrasi.