Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan wilayah Sanur di Denpasar, Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. Hal ini menimbang bahwa kawasan dengan luas 41,26 hektare (Ha) tersebut dianggap telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai KEK.

Penetapan KEK Sanur tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2022 yang diteken Jokowi pada 1 November 2022. Kegiatan usaha di KEK Sanur terdiri atas kesehatan dan pariwisata.

"Dewan Nasional KEK menetapkan badan usaha pembangunan dan pengelola KEK Sanur dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak PP ini diundangkan," bunyi pasal 5 aturan tersebut dikutip detikcom, Rabu (2/11/2022).

-

-

Dalam pasal 6, badan usaha diminta melakukan pembangunan KEK Sanur sampai siap beroperasi paling lama 36 bulan dari sekarang. Kesiapan beroperasi meliputi prasarana dan sarana, sumber daya manusia dan perangkat pengendalian administrasi.

"Jika berdasarkan evaluasi setelah berakhirnya jangka waktu pembangunan KEK Sanur belum siap beroperasi, Dewan Nasional KEK melakukan perubahan luas wilayah atau zona peruntukan, melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK, atau memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 tahun," tulis pasal 6 ayat (4).

Jika sudah diberi perpanjangan waktu 2 tahun namun KEK Sanur belum siap beroperasi juga, Dewan Nasional KEK diperbolehkan memberikan perpanjangan waktu pembangunan untuk jangka paling lama 3 tahun. Dengan syarat lambatnya pembangunan karena keadaan kahar atau bukan dari kelalaian badan usaha.

"Dewan Nasional KEK mengajukan usulan pencabutan penetapan KEK Sanur kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan KEK Sanur," tulis pasal 6 ayat (6), menjelaskan tindakan yang harus dilakukan Dewan Nasional KEK jika pembangunan KEK Sanur tak kunjung selesai.

Simak Video "Libur Lebaran, Ribuan Penumpang ke Nusa Penida via Sanur"
[-]
(aid/zlf)