Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah tengah mengkaji untuk menghentikan kucuran dana ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang rutin diberikan setiap tahun.

Wacana ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (16/1). Menurutnya, hal ini bertujuan agar anggaran untuk LPDP bisa dialokasikan untuk program lainnya.

"Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," ujarnya.

Pemerintah sejak 2010 memang tak pernah absen mengucurkan dana untuk LPDP yang dikelola sebagai Dana Abadi Pendidikan (DAP). Pada 2010 pemerintah hanya memberikan Rp1 triliun. Pada 2023, dana kelolaan sudah mencapai ratusan triliun.

Berdasarkan buku Nota Keuangan RAPBN 2024 yang dikutip Rabu (17/1), sejak 2010-2023, akumulasi dana abadi di bidang pendidikan yang dikelola oleh LPDP telah mencapai Rp134,1 triliun.

LPDP sebagai pengelola dana abadi tersebut melakukan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (expected return) dengan risiko terukur.

Sepanjang 2024 ini, LPDP menargetkan hasil dari pengembangan akumulasi dana abadi di bidang pendidikan tersebut bisa mencapai sebesar Rp8,49 triliun.

Hasil return Dana Abadi tersebut yang biasanya digunakan LPDP untuk membiayai penerimaan beasiswa baik untuk di dalam negeri maupun luar negeri.

Berikut rincian dana APBN yang dikucurkan ke LPDP dalam lima tahun terakhir:

2019 = Rp6 T
2020 = Rp18 T
2021 = Rp29 T
2022 = Rp20 T
2023 = Rp20 T
2024 = Rp25 T

Sementara itu, penerima beasiswa native LPDP 2024 ditargetkan sebanyak 3.000 orang. Sedangkan mahasiswa ongoing (dalam pendanaan) berjumlah 3.120 orang.

(ldy/sfr)