Perlu aturan khusus agar luas pertanian di Majalengka terjaga
Elshinta.com
Jenis Media: Politik
Elshinta.com - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Saikhu bersama mantan gubernur Jawa Barat 2 periode Ahmad Heryawan beserta calon wakil Bupati Majalengka Koko Suyoko bersamaan menghadiri puncak peringatan Hari Tani Nasional yang berlangsung di Desa Mirat, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Menanggapi alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi di Kabupaten Majalengka semenjak Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati berdiri. Hal ini perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Kertajati adalah wilayah yang paling gencar 'dibidik' alih fungsi lahan. Padahal wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Majalengka.
Dilihat dari data BPS sebelum ada bandara (2012-2014), produksi padi di Kertajati dari tahun ke tahun selalu paling tinggi di antara kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Majalengka. Pada 2012, produksi padi di Kertajati mencapai 58.064 kuintal.
Di 2013, produksi padi terus meningkat signifikan, yakni mencapai 80.106 kuintal. Namun di 2014 atau tepatnya mulai pengerjaan fondasi dan pembersihan lahan bandara, produksi padi di Kertajati kembali menurun menjadi 75.957 kuintal.
Bahkan dari dilihat dari website Open Data Majalengka setelah Bandara Kertajati mulai beroperasi pada 2017, produksi padi kembali menyusut. Pada 2018, produksinya hanya mencapai 72.868 kuintal. Sementara di 2019, menjadi 71.039 kuintal.
Akan tetapi produksi padi di Kertajati tak selamanya merosot, tahun selanjutnya kembali meningkat sebesar 78.492 kuintal (2020) dan 79.972 kuintal (2021). Namun peningkatan produksi padi itu hanya bertahan selama 2 tahun, di 2022 kembali turun menjadi 77.659 kuintal. Dan data terakhir pada 2023, produksi padi di Kertajati juga merosot menjadi 75.816 kuintal.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Syaikhu menilai perlu ada aturan khusus agar luas pertanian di Majalengka tetap terjaga.
"Solusinya keluarkan Perda sehingga kalau misalnya ploting 100.000 hektar untuk pertanian, ya sudah itu yang akan diproteksi oleh pemerintah daerah. Jadi siapa pun kepemilikan nya itu misal berganti (kepemilikan) nggak ada masalah, tetapi proteksi 100.000 hektare itu akan tetap terjaga sampai kapan pun selama Perda itu nggak dicabut," katanya.
Sementara kebijakan mempertahankan luas lahan pertanian, jelas dia, bukan berarti pemilik lahan tidak bisa menjualnya. Akan tetapi pemerintah harus segera mengambil tindakan agar luas lahan pertaniannya tetap terjaga. Penyediaan lahan pertanian baru adalah salah satu solusinya.
"Saya kira layak di Majalengka dengan daerah yang subur seperti ini membuat ploting daerah untuk pertanian, sehingga pada akhirnya ini bukan masalah nggak boleh diperjualbelikan, silahkan diperjual belikan tapi peruntukan lahan di sana adalah tetap untuk lahan pertanian," ucapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Senin (21/10).
Syaikhu mengatakan, langkah yang diambilnya itu bukan sekadar wacana belaka. Namun hal itu demi kesejahteraan para petani. Pasalnya jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jabar, kesejahteraan petani akan diperhatikan.
"Saya sangat senang bisa bertemu dengan para petani di sini. Mudah-mudahan, pertemuan ini dapat menjadi langkah awal untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani, terutama di Majalengka dan Jawa Barat secara umum," ujarnya.
Adapun salah satu terobosan yang digagas Syaikhu untuk kesejahteraan petani adalah mengalihkan fokus subsidi ke sektor hilir pertanian. Menurutnya, selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berfokus pada sektor hulu, seperti pengadaan bibit dan pupuk, sementara petani sering tidak merasakan manfaat langsung dari bantuan tersebut.
"Jika subsidi dari pusat itu di hulu, kita di Jabar di hilir, jadi bisa lebih baik. Dengan langkah ini, petani di Jawa Barat bisa menjadi lebih sejahtera," pungkasnya.
Sumber : Radio Elshinta
Sentimen: positif (100%)