Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa (BEM) Sumenep, berunjukrasa ke kantor Pemkab setempat pada Senin (27/05/2024). Aksi jilid II ini masih menyuarakan tema yang sama dengan aksi jilid I pekan lalu, yakni tentang kemiskinan di Sumenep.

“Berdasarkan hasil temuan kami, sedikitnya ada 100 KK yang hidup sangat miskin. Mereka tinggal di tempat seadanya. Mereka tidak tahu, apa yang bisa dimakan besok karena mereka tidak punya penghasilan dan sudah lanjut usia. Anehnya, mereka ini tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Mengapa pemerintah tutup mata?” kata Korlap Aksi, Tolak Amir.

Padahal menurutnya, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat miskin untuk membantu meringankan beban mereka dengan memberikan bantuan sosial (bansos). Namun ternyata bansos yang selama ini disalurkan, diduga tidak tepat sasaran.

“Ada yang tidak pantas menerima bansos karena berstatus sebagai ASN aktif, ternyata malah dapat. Rp 600.000. Sementara yang benar-benar tidak mampu, justru tidak mendapat bansos,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta agar Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo melakukan evaluasi terkait penerima bansos, apakah benar-benar telah tepat sasaran atau tidak. “Evaluasi juga pendamping PKH dan TKSK, agar tahu bagaimana proses pendataan di bawah. Karena cukup banyak masyarakat tidak mampu yang justru tidak pernah tersentuh bantuan,” tukasnya.

Namun hingga aksi berarkhir, belum ada satupun perwakilan dari Pemkab Sumenep yang menemui para pengunjukrasa. Sementara para pengunjukrasa mengaku hanya ingin bertemu dengan Bupati, dan tidak diwakili oleh pejabat yang lain. “Kami tetap akan konsisten mengawal kasus kemiskinan di Sumenep ini. Kami akan kembali lagi dalam aksi jilid III dengan massa yang lebih banyak,” ujarnya seraya membubarkan diri. (tem/kun)