Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan sejumlah hewan di Dinas Peternakan Jawa Timur (Jatim). Tim penyidik KPK sempat menggeledah kantor Dinas Peternakan Jatim di Surabaya, Rabu (16/10/2024). 

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim.

“Jadi dari kegiatan penggeledahan tersebut memang sementara didalami keterlibatan atau keterkaitan adanya penyimpangan untuk hibah-hibah. Semua masih didalami. Ada sapi, kambing, dan ikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Rabu (23/10/2024).

Tim penyidik KPK kini sedang menganalisis sejauh mana dugaan penyimpangan itu terjadi. Perkembangan dari hasil pendalaman tersebut nantinya akan disampaikan ke publik.

“Ini masih didalami dan dilakukan analisis oleh teman-teman penyidik sampai sejauh mana apabila ditemukan adanya penyimpangan. Jadi kita tunggu saja sama-sama,” ujar Tessa.

Diketahui, KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Lewat pengembangan ini, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

“KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu empat tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi,” kata Tessa.

Tessa menerangkan, tiga tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu tersangka merupakan staf penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta, dua lainnya penyelenggara negara.

KPK belum mengumumkan secara resmi identitas para tersangka serta konstruksi perkaranya. Materi itu akan disampaikan ketika penyidikan dinilai sudah mencukupi.

KPK juga mengeluarkan surat keputusan untuk melarang 21 orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur. Mereka dicegah ke luar negeri agar tetap berada di Indonesia demi kepentingan penyidikan.