Ekonom Senior Faisal Basri mengajak segenap kalangan untuk membujuk sejumlah menteri mundur dari kabinet Jokowi.

Bujukan ia suarakan karena pemerintahan Jokowi sangat terkesan berpihak pada pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengklaim ada menteri yang sudah siap mundur. Salah satu menteri yang paling siap mundur dari pemerintahan Jokowi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tak hanya Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga diklaim ingin meninggalkan Kabinet Indonesia Maju.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Faisal mengungkapkan Sri Mulyani dan menteri lainnya tengah menunggu waktu yang tepat untuk hengkang dari pemerintahan.

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

Selain membujuk menteri mundur, Faisal juga mengatakan penilaiannya jika sampai Prabowo-Gibran menang. Ia melihat kemenangan Prabowo-Gibran sangat berbahaya bagi perekonomian.

Salah satu bahaya bisa terjadi pada peningkatan utang. Ia menyebut posisi utang RI bisa bengkak menjadi Rp16 ribu triliun atau naik dua kali lipat dari utang RI saat era Jokowi jika Prabowo-Gibran berkuasa.

"Kalau kebijakan Jokowi dilanjutkan sama Prabowo dan Gibran, bisa Rp16 kuadriliun (utang Indonesia), 5 tahun ini karena nggak kerja keras (tambah pendapatan)," pungkas Faisal.

CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi Basuki, Pramono Anung dan Sri Mulyani terkait pernyataan Faisal Basri ini, pada Senin (15/1). Namun, mereka belum memberikan tanggapan.

Namun, beberapa waktu yang lalu Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo membantah Sri Mulyani akan mundur dari kabinet.

"Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab," katanya melalui akun twitternya.

Sementara itu terkait potensi pembengkakan utang, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo membantah ramalan Faisal.

"Tidak benar," ujar Dradjad saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

Dradjad mengklaim pasangan calon Prabowo-Gibran bakal menggenjot penerimaan negara dari sumber-sumber yang selama ini belum terjamah supaya utang tidak melonjak. Namun, ia tak bisa menyebutkan sumber-sumber itu secara rinci.

"Tapi ada dua sumber penerimaan dan pembiayaan yang sudah pernah saya sampaikan di publik. Yaitu, mengumpulkan hak negara dari kasus yang sudah inkracht. Beberapa tahun lalu nilainya di atas Rp90 triliun," kata dia.

"Lalu ada lagi perubahan satu peraturan yang bisa membuat Rp116,4 triliun dipakai untuk pembangunan. Dua itu hanya contoh dan bukan merupakan sumber terbesar," jelas Dradjad lebih lanjut.

Menurut Dradjad, Faisal meramal hal itu dengan memakai pendekatan 'business as usual'. Sementara ia menyebut timnya menggunakan pendekatan 'terobosan penerimaan negara'.

"Itu pun dengan komitmen kuat bahwa tidak akan ada kenaikan tarif PPN dan PPh kecuali yang sudah diumumkan sebelumnya," kata dia.