Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo membantah ramalan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri yang menyebut utang Indonesia bisa bengkak ke Rp16 ribu triliun jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024.

"Tidak benar," ujar Dradjad saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

Dradjad mengklaim pasanganPrabowo-Gibran bakal menggenjot penerimaan negara dari sumber-sumber yang selama ini belum terjamah untuk membiayai pembangunan RI, termasuk melaksanakan program makan siang gratis. Namun, ia tak bisa menyebutkan sumber-sumber itu secara rinci.

"Tapi ada dua sumber penerimaan dan pembiayaan yang sudah pernah saya sampaikan di publik. Yaitu, mengumpulkan hak negara dari kasus yang sudah inkracht. Beberapa tahun lalu nilainya di atas Rp90 triliun," kata dia.

"Lalu ada lagi perubahan satu peraturan yang bisa membuat Rp116,4 triliun dipakai untuk pembangunan. Dua itu hanya contoh dan bukan merupakan sumber terbesar," jelas Dradjad lebih lanjut.

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah sebesar Rp8.041,01 triliun per akhir November 2023, di mana menjadi rekor tertinggi hingga kini.

Berdasarkan buku APBN KiTa edisi Desember 2023, rasio utang tercatat 38,11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio itu masih di bawah batas maksimal yang diatur UU Keuangan Negara yaitu 60 persen terhadap PDB.

Faisal Basri mengatakan utang Indonesia yang sudah tembus sekitar Rp8.000 triliun ini terjadi karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Hal itu katanya, membuat Indonesia akhirnya harus ketergantungan dengan utang.

"Kalau kebijakan Jokowi dilanjutkan sama Prabowo dan Gibran, bisa Rp16 kuadriliun (utang Indonesia), 5 tahun ini karena enggak kerja keras (tambah pendapatan)," ramal Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

Menurut Dradjad, Faisal meramal hal itu dengan memakai pendekatan 'business as usual'. Sementara ia menyebut timnya menggunakan pendekatan 'terobosan penerimaan negara'.

"Itu pun dengan komitmen kuat bahwa tidak akan ada kenaikan tarif PPN dan PPh kecuali yang sudah diumumkan sebelumnya," kata dia.