Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) mengungkapkan 2 permintaan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya saat diangkat menjadi pembantu presiden pada 2016. 

Permitaan Pertama, BKS diminta memperbaiki konektivitas transportasi udara, darat dan air.

Pesan kedua, BKS diminta untuk memberdayakan stakeholder perhubungan dan memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Selama delapan tahun ikut bantu-bantu Jokowi itu, mulai dari Kabinet Kerja 2014-2019 [sejak 2016] dan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, BKS mengakui dirinya belum bisa menjawab tuntas dua pesan Jokowi itu.

Bukan karena gagal, BKS menegaskan ketuntasan itu tidak pernah ada karena Indonesia ingin terus maju.

"Tentu namanya hidup, bekerja, optimum selalu jadi cita-cita. Saya mengaku memang belum tuntas. Karena ketuntasan itu tidak pernah terjadi," kata BKS saat perilisan penjualan buku biografi 'BKS: Dari Underdog Jadi Menteri' di Gramedia Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

BKS meninggalkan beberapa evaluasi. Pertama adalah tentang keamanan sektor perhubungan di Indonesia. Kedua adalah tentang cita-cita Indonesia mengadaptasi transportasi ramah lingkungan electric vehicle di dalam negeri yang menurutnya masih dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah.

BKS mencontohkan pemerintah China yang punya komitmen kuat di sektor ini, sehingga kurang dari 10 tahun ekosistem kendaraan listrik di sana sangat masif, berbeda dengan di Indonesia yang menurutnya belum maksimal.

Evaluasi lainnya adalah kemacetan di kota-kota besar di Indonesia masih harus diurus oleh pemerintahan yang baru. 

Meski demikian, BKS cukup bangga dengan apa yang belum dia tuntaskan, karena setidaknya eranya memberikan 'benih' untuk dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan setelah dirinya purna tugas.

"Sekarang sudah kita rintis, Jerman membantu KRL di Surabaya. World bank membantu BRT [Bust Rapid Test] di Medan dan Bandung. Jerman sedang studi tentang beberapa tempat yang bisa digunakan," kata BKS.