[POPULER NUSANTARA] Ganjar Isyaratkan PDI-P Tak Merapat ke Prabowo-Gibran | Sherly Tjoanda Resmi Jadi Cagub Malut Editor KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo mengisyaratkan PDI-P tidak akan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka. Hal ini setelah adanya pemanggilan lebih dari 100 orang oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Selain itu, partai pengusung resmi menyerahkan berkas persyaratan usulan pergantian calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Istrinya, Sherly Tjoanda bersedia menggantikan mendiang suaminya yang meninggal akibat kecelakaan speedboat beberapa waktu lalu. Dua berita tersebut menjadi perhatian banyak pembaca Kompas.com. Berikut ini lima berita populer Nusantara yang dirangkum pada Jumat (18/10/2024). Langkah PDI-P kemungkinan tidak merapat ke pemerintah disampaikan Ganjar. Namun ia menegaskan hal ini tetap ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Merapat atau tidak sudah menjadi keputusan rakernas dan diserahkan kepada Ketua Umum. Tinggal kita tunggu keputusan Ketua Umum," ujar Ganjar ditemui di Yogyakarta, Kamis (17/10/2024) malam. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyinggung soal kandidat menteri yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara beberapa hari lalu. Dia menuturkan, tak ada kader PDI-P yang turut dipanggil menghadap Prabowo. Itu, lanjut Ganjar, menjadi indikasi atau isyarat bahwa PDI-P kemungkinan tak ada di dalam pemerintahan. "Tapi kalau Anda melihat dari indikasinya rasanya kemarin mulai dikumpulkan kandidat-kandidat menteri, Anda tinggal melihat. Rasanya tidak ada dari PDI-P," Ujar Ganjar. "Anda bisa mengartikan sendiri ketika gabung pasti ada representasi (dari PDI Perjuangan)," kata Ganjar. Sherly menyatakan kesanggupannya menggantikan mendiang Benny Laos untuk maju sebagai calon gubernur Maluku Utara. "Saya Sherly Tjoanda, istri dari almarhum Benny Laos, saya siap mencalonkan diri sebagai calon gubernur Maluku Utara untuk melanjutkan amanah dan perjuangan yang mulia, gagasan, dan cita-cita almarhum suami saya," tegas dia. Pengusulan nama calon pengganti cagub Maluku Utara paslon nomor urut 04 ini juga dihadiri ratusan para pendukung dan simpatisan. Dia juga menyampaikan rasa duka mendalam atas insiden meledaknya kapal Bela 72. "Sebelumnya saya mau ucapkan rasa belasungkawa sebesar-besarnya kepada semua korban ledakan kapal Bela 72 dan semua keluarga yang ditinggalkan." "Saya mewakili keluarga dan pribadi memohon maaf atas insiden ini. Semoga kita semua diberi kekuatan dan keikhlasan untuk mendoakan mereka mendapat tempat terbaik di surga," kata dia. Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ikut serta dalam menyiapkan kegiatan pembekalan jajaran menteri dan wakil menteri kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Akademi Militer. Kunjungan ke Akademi Militer ini dijadwalkan berlangsung pada 23-27 Oktober atau seusai pelantikan para menteri. Penjabat Bupati Magelang Sepyo Achanto mengatakan, rencana retreat kabinet Prabowo-Gibran masih terus dirapatkan dengan berbagai stakeholder. Sepyo menyebutkan, nantinya rombongan kenegaraan itu disambut pelajar di sepanjang jalan Magelang-Yogyakarta. “Mungkin (beberapa) spot aja,” kata Sepyo kepada Kompas.com di kompleks Sekretariat Daerah Pemkab Magelang, Jumat (18/10/2024). Bawaslu Kota Semarang , Jawa Tengah (Jateng) mengungkap dugaan kampanye terselubung di lembaga pendidikan pada masa kampanye Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman mengatakan, dugaan pelanggaran tersebut berasal dari hasil temuan pengawas pemilu. "Adanya dugaan pelanggaran diketahui ketika kami melakukan pengawasan, kemudian ditindaklanjuti melalui proses penanganan pelanggaran," kata Arief dalan keterangannya, Jumat (18/10/2024). Arief menyebutkan, penanganan pelanggaran pertama yang ditangani pada masa kampanye yakni dugaan pelanggaran kampanye di lembaga pendidikan. Perlu diketahui bahwa lembaga pendidikan menjadi salah satu tempat yang dilarang untuk melaksanakan kampanye, kecuali perguruan tinggi. Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, tengah menyiapkan regulasi untuk mengatur jam kerja di sektor pendidikan, perkantoran, dan operasional angkutan barang demi mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Dengan adanya regulasi tersebut, nantinya jam masuk kerja dan operasional akan diatur, sehingga pada jam-jam sibuk, jumlah kendaraan di sejumlah ruas jalan Kota Bandung akan berkurang. Pj Wali Kota Bandung, A Koswara, mengatakan, regulasi terkait pengaturan jam operasional untuk sektor pendidikan, perkantoran, dan angkutan barang tersebut akan segera dikeluarkan dalam dua pekan ke depan. "Pengaturan jam operasional itu akan diatur, jadi kapan masuk pendidikan, kapan masuk perkantoran, dan jam operasional untuk kendaraan barang yang masuk ke perkotaan," ujarnya, Kamis (17/10/2024). Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.