Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Said Abdullah mengatakan pihaknya menawarkan tiga agenda strategis yang perlu diperhatikan pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun mendatang.

Pertama, kata Said, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Menurut Said, selama 10 tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif.

"Pada 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96%, pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03%, selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93%, apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa," ujar Said kepada wartawan, Sabtu (19/10/2024).

Pada 2014, kata Said, tingkat kesenjangan sosial atau rasio gini mencapai 0,414 dan pada Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035. Said mengakui bahwa agenda penurunan angka tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan agenda penting setiap pemerintahan termasuk pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya.

"Presiden Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja," imbuh mantan ketua Banggar DPR periode 2019-2024.

Kedua, kata Said, Prabowo-Gibran perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan. Pasalnya, dari 149 juta angkatan kerja Indonesia, sebanyak 54% hanya lulusan SMP ke bawah. Padahal, sudah ada kebijakan mandatori anggaran pendidikan 20% dari APBN sejak 2003 sampai sekarang atau selama 21 tahun.

"Akibatnya kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country. Ini menjadi salah satu tantangan Prabowo-Gibran ke depannya," jelas dia.

Ketiga, lanjut Said, Prabowo-Gibran harus melepaskan ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan energi. Pasalnya, pangan dan energi merupakan hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.

"Selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian kita mencapai US$ 61,4 miliar sedangkan impor kita mencapai US$ 98,46 miliar, defisit sebesar US$ 37 miliar. Dengan kurs Rp 15.400 nilai impor hasil pertanian kita mencapai Rp 569,8 triliun," ungkap Said.

Bahkan, kata Said, pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni US$ 278,5 miliar, dengan kurs Rp 15.400/US$, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp 4.288,9 triliun.

"Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan. Dan selamat bekerja Presiden Prabowo," pungkas Said.