Mendorong Ekonomi Digital, Cara Jokowi Bangun Fondasi Masa Depan Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi Indonesia mengalami variasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan transformasi digital yang masif. Perusahaan rintisan ( startup ), teknologi finansial ( fintech ), dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bermunculan, menciptakan potensi besar untuk masa depan. Menurut perkiraan, potensi ekonomi digital Indonesia akan tumbuh empat kali lipat pada 2030, mencapai antara 210 hingga 360 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 5.800 triliun. Pertumbuhan pembayaran digital juga diprediksi akan meningkat 2,5 kali lipat pada tahun yang sama, mencapai 760 miliar dollar AS atau setara Rp 12.300 triliun. Dukungan terhadap pertumbuhan ini didorong oleh bonus demografi Indonesia yang mencapai 68 persen usia produktif pada 2030, termasuk generasi Y, Z, dan A. Saat ini, jumlah pengguna ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta, melebihi jumlah penduduk yang sekitar 280 juta. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 65 juta, berkontribusi 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Peluang ini tampaknya dilihat oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Presiden pun memberikan dukungan terhadap perusahaan rintisan ( startup ), teknologi finansial ( fintech ) hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk keberpihakan Presiden Jokowi terhadap UMKM adalah pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang terus berjalan hingga tahun terakhir pemerintahannya. Mengacu pada data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KUR pertama kali diluncurkan pada 2007, semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Program ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang memiliki prospek bisnis baik tetapi sering kali tidak memiliki agunan yang memadai untuk mendapatkan kredit dari bank. Pada awalnya, skema KUR disubsidi sebagian oleh pemerintah untuk meringankan beban bunga yang harus dibayar oleh debitur. Program KUR mengalami peningkatan signifikan selama pemerintahan Jokowi. Mulai 2015, pemerintah memperluas skema KUR dengan menurunkan suku bunga, memperbesar plafon kredit, serta meningkatkan aksesibilitasnya bagi lebih banyak UMKM. Suku bunga KUR terus diturunkan dari 12 persen pada awalnya. Kembali ke soal subsidi bunga KUR, subsidi diberikan agar para pengusaha UMKM tidak terbebani bunga tinggi dari perbankan, yang biasanya di kisaran belasan hingga puluhan persen. Lewat subsidi, bunga KUR hanya berkisar 3-6 persen. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga KUR sebesar Rp 47,78 triliun untuk pembayaran bunga tahun berjalan dan carry over subsidi dari tahun sebelumnya. Subsidi diberikan agar bunga KUR lebih murah bagi masyarakat, yaitu 3 persen untuk kategori usaha mikro dan 6 persen untuk kategori usaha kecil. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, total subsidi bunga KUR yang telah direalisasikan mencapai Rp 163 triliun, terhitung sejak 2015 hingga September 2024. Subsidi tersebut telah disalurkan kepada 48 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024 pada awal Maret 2024, Kepala Negara menyebutkan, nominal subsidi yang diberikan sepanjang tahun ini sama dengan biaya membangun 40 waduk. "Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah. Jangan dipikir itu juga angka kecil, Rp 46 triliun itu angka gede. Itu kalau dibuat waduk, jadi 40 waduk," beber Jokowi saat memberi sambutan di acara BRI Microfinance Outlook 2024 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/3/2024). Selain melalui perbankan, kredit juga disalurkan melalui PNM Mekaar dan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Per Maret 2024, jumlah nasabah UMi sudah mencapai 8,2 juta. Sedangkan, jumlah nasabah PNM Mekaar mencapai 15,2 juta orang. Padahal pada 2015, jumlah nasabah PNM Mekaar hanya sekitar 400.000 orang. Seiring dengan penambahan nasabah, kredit yang diberikan kini mencapai Rp 244 triliun, dari sekitar Rp 800 miliar pada 2015. Dukungan-dukungan tersebut menjadi kesatuan yang turut meningkatkan ekonomi seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah setiap tahun. Selain menyalurkan subsidi, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga meluncurkan program restrukturisasi kredit UMKM sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha UMKM yang terdampak, dengan memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran pokok dan bunga pinjaman selama jangka waktu tertentu. Restrukturisasi ini meliputi kelonggaran likuiditas untuk UMKM di sektor-sektor yang paling terdampak, seperti pariwisata, perhotelan, dan perdagangan. Program ini diperpanjang hingga 31 Maret 2024. Hingga Agustus 2024, penyaluran kredit UMKM mencapai Rp 1.474 triliun, dengan pertumbuhan 4,42 persen secara tahunan (year on year/yoy). Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan pada Juli 2024 yang mencapai 5,16 persen yoy, disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk kondisi ekonomi. "Termasuk situasi geopolitik yang berpengaruh pada berbagai aspek perekonomian domestik," kata Dian dalam keterangannya, yang dikutip pada Senin (14/10/2024). Ekonomi digital tidak akan mampu terealisasi di seluruh wilayah tanpa pembangunan Palapa Ring, yang merupakan proyek jaringan kabel serat optik nasional, menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi. Proyek ini dimulai pada 2016 di bawah pemerintahan Jokowi dan selesai pada 2019. Proyek tersebut merupakan bagian dari inisiatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, terutama wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah tertinggal. Data dari Ditjen Aptika Kemenkominfo, jaringan ini berupa kabel serat optik sepanjang 12.148 kilometer, terdiri dari kabel optik darat dan bawah laut, serta segmen jaringan radio microwave sebanyak 55 hop. Ada tiga paket Palapa Ring, yaitu Palapa Ring Paket Barat menjangkau Sumatera, Kepulauan Riau, serta Kalimantan Barat. Paket Tengah meliputi Kalimantan Timur, Sulawesi, dan Maluku Utara yang sampai dengan Kepulauan Sangihe–Talaud. Paket Timur mencakup wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Proyek ini selesai pada 2019 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019. Pemerintah juga telah meluncurkan Satelit Multifungsi SATRIA-1 pada 19 Juni 2023 dan membangun BTS 4G di 7.300 lokasi. Hingga pertengahan 2024, telah tersedia 18.697 layanan akses internet yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan pembangunan akses internet yang memadai, UMKM di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses penjualan digital. Untuk penyempurnaan sistem pembayaran, Bank Indonesia (BI) meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 17 Agustus 2019. QRIS bertujuan untuk menyatukan berbagai penyedia layanan pembayaran berbasis QR code sehingga dapat digunakan secara interoperable di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, QRIS memudahkan transaksi bagi pelaku usaha dan konsumen dengan hanya QR code untuk semua aplikasi pembayaran, termasuk dompet digital, kartu kredit, atau rekening bank. Fitur Utama QRIS ada tiga, antara lain keamanan, interoperabilitas, dan inklusi keuangan. Bank sentral menetapkan standar untuk menjamin keamanan transaksi yang dilakukan dengan QRIS. Lewat implementasi QRIS, pemerintah mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk bergabung dalam ekosistem digital sehingga mempercepat inklusi keuangan. Hingga 2024, menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai sebesar 85,10 persen. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan mencapai 90 persen pada akhir 2024, dengan fokus pada digitalisasi layanan keuangan, khususnya untuk mendukung UMKM serta masyarakat di daerah terpencil. Sejak peluncurannya, transaksi menggunakan QRIS telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hingga 2024, QRIS telah diadopsi di sembilan negara. Negara-negara tersebut meliputi Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Korea Selatan, dan Jepang. Kolaborasi ini memungkinkan pengguna QRIS untuk melakukan pembayaran lintas negara secara mudah dan aman. Terbaru, BI memutuskan untuk meningkatkan batas atas nilai transaksi QRIS yang bebas dari biaya transaksi, atau merchant discount rate (MDR), khusus bagi pelaku usaha mikro. Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan, mulai 1 Desember 2024, batas atas nilai transaksi yang bebas MDR bagi pelaku usaha mikro akan dinaikkan dari Rp 100.000 menjadi Rp 500.000. "Guna menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah," kata Perry dalam konferensi pers di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Rabu (16/10/2024). Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menambahkan, sistem pembayaran QRIS saat ini sudah menjadi andalan masyarakat dan berperan penting dalam mendukung daya beli. Tingginya minat masyarakat terhadap QRIS tecermin dari jumlah transaksi yang melonjak 209,61 persen secara tahunan ( year on year /yoy), mencapai 4,08 miliar hingga triwulan III-2024. "Dan ini sudah 163,6 persen dari target. Target 2024 itu 2,5 miliar, sekarang sudah menjadi 4 miliar," ujarnya. Selain itu, nilai transaksi QRIS juga mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai Rp 183,6 triliun, dengan jumlah merchant yang telah mencapai 34,2 juta. Seiring dengan itu, pesatnya perkembangan layanan digital membutuhkan perlindungan data pengguna menjadi isu penting. Pada 2022, Indonesia mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur pemrosesan data pribadi oleh penyedia layanan digital, termasuk startup fintech, agar keamanan data lebih terjamin. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bahwa kebijakan yang menopang ekonomi digital dan pertumbuhan UMKM perlu dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu dukungan tersebut melalui KUR, yang penyalurannya harus lebih bervariasi. Nailul mengingatkan, meskipun realisasi penyaluran KUR terus meningkat khususnya sektor perdaganan, sedangkan sektor industri pengolahan dan pertanian masih relatif sedikit mendapatkan perhatian. "Sektor industri pengolahan masih relatif sedikit, begitu juga dengan pertanian. Maka memang harus ada perubahan terutama dalam hal fokus penyaluran," kata Nailul kepada Kompas.com, Jumat (18/10/2024). Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam fokus penyaluran untuk sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan dapat diakselerasi dengan digitalisasi. "Itu bisa menjadi jalan bagi UMKM yang bankable namun tidak feasible" tutur dia. Di sisi lain, ia mengapresiasi penetrasi internet yang cukup pesat di era Jokowi dengan dibangunnya Palapa Ring. Namun demikian, menurutnya, pembangunan infrastruktur digital masih belum merata, di mana 60 persen lebih desa di Maluku dan Papua masih mendapatkan sinyal internet buruk atau bahkan tidak ada internet. Internet yang lebih cepat lebih banyak dinikmati oleh masyarakat di Pulau Jawa. Begitu pun dengan pembangunan SDM melek internet yang masih kurang, yang dapat dibuktikan dengan sedikitnya pemanfaatan internet di luar pulau Jawa. "Penggunaan untuk penjualan secara online paling tinggi oleh masyarakat di provinsi pulau Jawa. Di beberapa provinsi, pelaku usaha yang menggunakan internet sebagai saran penjualan kurang dari 10 persen. Ini yang perlu diperbaiki" jelasnya. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.