Jakarta, CNBC Indonesia - Digitalisasi yang kian masif juga dimanfaatkan oleh pemerintah. Salah satunya memanfaatkan untuk memangkas birokrasi dan mendorong penghematan anggaran.

Sebelumnya pemerintah memiliki ribuan aplikasi pelayanan publik. Namun ini tak membuat keuntungan lebih, malah masyarakat menjadi bingung karena aplikasi yang terlalu banyak.

Masyarakat perlu membuat akun di tiap aplikasi. Pada akhirnya tidak efisien dalam pelaksanaannya. Dirasa tidak diperlukan, pemerintah memutuskan untuk memangkasnya. Tak main-main, 27 ribu aplikasi bakal dihapus karena kebijakan tersebut.

Pemerintah memangkas ribuan aplikasi sesuai dengan landasan hukum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik).

"SPBE ini mendorong tidak lagi mendorong banyaknya aplikasi, tapi bagaimana meng-interoperabilitas-kan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam acara Economic Update CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Anas menjelaskan aturan SPBE akan membuat masyarakat tidak perlu lagi membuat banyak akun untuk tiap aplikasi pelayanan publik. Sebab, semua data masyarakat yang diperlukan sudah terintegrasi.

Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah terus didorong untuk membuat satu portal layanan publik. Dengan begitu bisa menggunakan satu portal saja.

Ina Digital juga jadi proyek lainnya yang berbasis digital. Layanan Government Technology (Govtech) ini dijalankan sesuai dengan peraturan Perpres No 82 tahun 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkannya pada Mei lalu. Melansir laman Kemenpan RB, Govtech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital yang tersebar dalam banyak aplikasi.

"Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam 'jalan tol' untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital," kata Jokowi.

Ina Digital dijalankan oleh Peruri. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pemilihannya terkait portofolio lembaga tersebut di bidang digital yang terbukti kuat.

Foto: Pembeli membayar belanjaanya dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital QRIS (QR Code Indonesian Standard) untuk transaksi dagang di pasar Badung, Denpasar, Bali, Selasa, (30/8/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Pembeli membayar belanjaanya dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital QRIS (QR Code Indonesian Standard) untuk transaksi dagang di pasar Badung, Denpasar, Bali, Selasa, (30/8/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pada tahap awal, Ina Digital bekerja sama dengan sembilan kementerian/lembaga. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Digital ID, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia dan kepolisian.

September lalu, Jokowi juga sempat memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga membicarakan terkait Ina Digital. Anas mengatakan rencananya akan ada 19 layanan yang akan bisa diakses terbatas untuk 40 ribu konsumen dari ASN.

"(40.000) Itu Target. Target. Supaya dapet feedback-nya nanti tertutup," katanya.

Satu Data Indonesia dan e-Katalog

Satu Data Indonesia (SDI) yang jadi tahap awal penggunaan Ina Digital telah diluncurkan sejak 2019 lalu. Peluncurannya ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

SDI merupakan program terkait tata kelola data pemerintah. Ini menjadi kebijakan untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu dan bisa dipertanggungjawabkan.

Selain itu, SDI diharapkan dapat diakses dan juga dibagi serta digunakan antar instansi. Baik bagi instansi pusat hingga di daerah-daerah.

Program ini juga menjadi awal untuk mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebelum akhirnya diluncurkan, pemerintah pusat hingga daerah telah mengujicobakan Satu Data Indonesia ke sejumlah instansi.

Tiga tahun setelah diluncurkan, tepatnya 23 Desember 2022, portal Satu Data Indonesia diluncurkan.

Pemerintah Indonesia juga telah mendigitalisasi pengadaan barang di antara pemerintah melalui e-katalog. Aplikasi belanja ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

E-katalog menyediakan semua barang dari berbagai komoditas untuk kebutuhan pemerintah. Sekitar 9,4 juta item terdaftar di dalam e-katalog.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim program e-Katalog bisa menghemat anggara negara mencapai ratusan triliun. Dia juga membandingkan program ini dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi digitalisasi ini, orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT kampungan karena dengan digital kita membangun ekosistem, orang nggak bisa curi. Kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin," kata Luhur dalam acara Temu Bisnis VIII P3DN di ICE BSD, Tangerang, Selasa (17/9/2024).

Bahkan KPK disebut lebih hemat dengan e-katalog, ucapnya yang mengutip laporan Deputi Bidang Pariwisata dan Kemenko Marves Odo RM Manuhutu. Penghematan itu mencapai 40% dari satu pembelian perangkat laptop saja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia, Istana Negara, (27/5/2024). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

Dia menjelaskan digitalisasi tersebut dapat meningkatkan transparansi di lingkungan pemerintahan. Itu akan membuat database yang tersimpan lebih terstruktur dan bisa diakses dengan mudah.

Salah satu yang dilakukan adalah praktik pengadaan laptop pada sejumlah kementerian. Odo menjelaskan harga yang ditawarkan jauh lebih transparan dan semua pihak dapat melihat serta membandingkannya.

"Pengadaan laptop bisa menghemat 100%. Jadi, harga awalnya bisa Rp 15 juta per laptop, kemudian bisa turun jadi Rp 5 juta per laptop," kata Odo dalam acara konferensi pers virtual Kemenko Marves bertajuk "Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas 2045" dikutip Sabtu (30/12/2023).

Selain itu menurut Luhut, e-Katalog mampu menciptakan 2,9 juta lapangan kerja. Dampak lainnya adalah menciptakan inovasi hingga pendidikan.

Beberapa hari lalu, Luhut juga mengabarkan e-Katalog versi A6 akan segera diluncurkan. Akan ada lebih banyak item pengadaan pemerintah, dengan 90% proyek tercantum di dalamnya.

(dem/dem)