Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengeksekusi moda transportasi modern seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Pembangunan MRT dan LRT selama era kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai sudah tepat.

Diketahui, MRT yang dimulai dari fase I telah diresmikan Presiden Joko Widdo pada 2019. Sementara itu, peresmian LRT Jakarta, Bogor Depok, Bekasi (Jabodebek) dilakukan Jokowi pada 2023.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan MTI Djoko Setijowarno mengatakan, proyek MRT dan LRT sudah menjadi diskusi panjang di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, negara-negara lain telah melalui pembicaraan lama untuk mewujudkan moda transportasi modern tersebut.

Namun, untuk mewujudkannya diperlukan tekad kuat dari kepala negara. "Luar negeri juga sama, ketika MRT di Prancis, di Jepang mereka butuh waktu lama, perdebatan itu pasti ada. Nah, Jokowi pas 30 tahun perdebatannya, memang perlu tekad yang kuat untuk mewujudkan itu, kalau enggak gitu masih rapat terus nanti," ujarnya.

Djoko menjelaskan, salah satu indikator pembangunan MRT dan LRT adalah tingkat kepadatan penduduk di daerah tersebut. Menurutnya, pembangunan MRT dan LRT selama era kepemimpinan Presiden Jokowi sudah tepat.

Apalagi, MRT dan LRT dioperasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang tingkat kepadatan penduduk dan mobiitasnya sangat tinggi.

"Memang penduduknya padat dan banyak. Itu memang diperlukan karena commuter line kita tidak bisa andalkan lagi, kan sudah padat," tutur Djoko.

Pengamat transportasi itu menambahkan, keberadaan MRT dan LRT yang dibangun di era Jokowi memberikan dampak nyata bagi masyarakat untuk mobilisas di Jakarta dan sekitarnya. Menurutnya, MRT dan LRT menawarkan efisiensi waktu, kenyamanan, dan tarif terjangkau yang cenderung dicari masyarakat.

Namun, katanya, pemerintah baik pusat maupun daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan transportasi umum dari kawasan perumahan. Hal ini diharapkan dapat semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memakai transportasi umum dan menekan tingkat kemacetan yang merupakan imbas dari penggunaan kendaraan pribadi.

"Menciptakan angkutan umum dari semua kawasan permukiman sehingga secara total murah," papar Djoko.

Selain Jabodetabek, Djoko juga menekankan untuk pemerintah ke depan agar semakin memperhatikan pemerataan transportasi di seluruh daerah di Indonesia, termasuk untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Dia menyebut tidak semua daerah karakternya sesuai untuk dibangun MRT maupun LRT, tetapi wilayah-wilayah lain dapat digenjot transportasi umum seperti bus ataupun angkutan lainnya yang menyentuh permukiman.

Berbicara soal transportasi modern, Djoko pun berharap ke depannya transportasi umum dapat beralih menggunakan listrik.

"Kereta perkotaan yang sudah exciting tadi tingkatkan jadi KRL seperti di Solo, Jogja sudah oke dan berikutnya Surabaya Raya dan Bandung Raya. Itu yang digenjot. Sementara kalau di kota-kotanya itu ya berbasis jalan raya saja, tetapi dengan kendaraan listrik. Kalau kita bicara energi, 20 tahun lagi minyak sudah habis," pungkasnya.