Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan pengusaha berharap agar presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global dengan memperkuat potensi ekonomi domestik.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan harapannya agar kabinet baru diisi oleh menteri dan kepala badan yang profesional, memiliki pengalaman kepemimpinan, berjiwa kolaboratif, ahli di bidangnya, serta tidak mengutamakan ego sektoral.

Pemerintahan baru sudah mulai menyusun kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo telah memanggil 49 calon menteri pada Senin (14/10/2024) dan 59 calon wakil menteri serta kepala badan pada Selasa (15/10/2024).

"Diperlukan menteri yang mampu bekerja sama, menciptakan strategi dan terobosan baru untuk menghadapi dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Kami berharap, ketika nama-nama menteri diumumkan, pasar keuangan merespon positif, misalnya melalui penguatan IHSG dan nilai tukar mata uang," ucap Sarman dalam pernyataannya, Selasa (15/10/2024).

Para pelaku usaha berharap agar menteri yang terpilih mampu bergerak cepat dalam merespon dinamika ekonomi global dan nasional, seperti antisipasi terhadap perlambatan perdagangan dan investasi lintas negara serta pergerakan modal antarnegara.

Tantangan domestik yang harus dihadapi antara lain pengendalian deflasi yang telah terjadi dalam lima bulan terakhir, penurunan daya beli masyarakat, tingkat pengangguran yang mencapai 7,2 juta orang, serta jumlah penduduk miskin yang hingga Maret 2024 mencapai 9,03% atau setara 25,33 juta jiwa.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi 2024 ditargetkan sebesar 5%, dengan harapan kuartal III dan IV 2024 juga mencapai angka 5%, mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 sebesar 5,05% dan kuartal I 2024 sebesar 5,11%.

"Kebijakan Presiden Jokowi yang mewajibkan belanja pemerintah dan BUMN mengutamakan produk dalam negeri harus dilanjutkan. Hal ini akan memastikan bahwa belanja negara terus berputar di dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas berbagai industri dan UMKM di seluruh Indonesia," tambah Sarman.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menekankan bahwa kolaborasi antara kementerian dan lembaga juga harus diperkuat. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diinginkan Prabowo tidak akan tercapai tanpa kerja sama erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN.

"Menteri keuangan harus memiliki keterampilan diplomasi yang kuat untuk memastikan bahwa semua kementerian dan lembaga terkait bergerak dalam satu arah yang sama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius ini," ujar Achmad.

Dia menambahkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% jelas lebih ambisius dan membutuhkan sosok yang inovatif, berani berpikir out of the box, serta tidak hanya mengandalkan kebijakan ekonomi yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin baru di sektor ekonomi yang memiliki visi segar dan siap mengambil langkah-langkah radikal.

"Terutama dalam memperluas basis ekonomi, mendorong sektor produktif yang selama ini belum dimaksimalkan, dan membuka pasar baru, baik di dalam negeri maupun internasional," pungkasnya.