Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) mengharapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) era pemerintahan Prabowo-Gibran dapat melanjutkan program peluncuran roket satelit. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat meluncurkan roketnya sendiri.

Sekjen ASSI Sigit Jatiputro menuturkan, hal ini perlu dilakukan karena tren teknologi small satellite dan LEO (low earth orbit) yang semakin membanjiri ruang angkasa.

Seperti diketahui, operator satelit di Indonesia sebagian besar menggunakan satelit orbit geostasioner atau geostationary earth orbit (GEO).

Satelit tersebut mengorbit di ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi, jauh lebih tinggi dibandingkan satelit LEO di ketinggian 500-1.200 km dari permukaan bumi. Sehingga, satelit LEO lebih unggul dari sisi kecepatan koneksi internet dan latensi atau jeda koneksi yang rendah.

“Karenanya kami sangat mendukung jika dibuat porgram roket swasta atau konsep Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha [KPBU] untuk roket indonesia,” kata Sigit kepada Bisnis, Selasa (15/10/2024).

Selain soal roket, Sigit juga mengharapkan adanya perbaikan dalam industri telekomunikasi. Sigit melihat industri telekomunikasi mengalami persaingan yang tidak seimbang.

Hal ini dikarenakan adanya operator dari luar negeri, termasuk kedatangan Starlink dan operator global Amazon Kuiper yang masuk ke dalam negeri.

Sehingga, Sigit mengharapkan Menkominfo pada kabinet selanjutnya dapat melakukan peninjauan kembali pada operator luar negeri, salah satunya memberikan alokasi spektrum satelit bagi operator luar negeri

“Mungkin perlu dipertimbangkan menjadi seperti halnya frekuensi seluler melalui tender, dimana hal ini bisa memberikan tambahan revenue yang tidak kecil bagi pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, kembali diterapkannya aturan enkripsi khusus indonesia diharapkan Sigit dapat mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi dalam negeri.

Sigit juga menilai, perbaikan kedaulatan digital (digital soverignity) harus menjadi target 5 tahun kedepan yang diperlukan diprioritaskan oleh Menkominfo selanjutnya.

“Karena kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, maka tentu pemerintah RI jangan sampai dijadikan 'digital proxy information' yang bisa membuat indonesia terpecah belah, melalui disinformasi via dominant-nya aplikasi digital luar negeri,” ucap Sigit.