Intimidasi ini diduga dilakukan terhadap warga yang tidak sejalan dengan pilihan calon bupati yang didukung oleh Kades. Aktivis BP2SS Divisi Teknis dan Fasilitasi Pemilu, Hifzin menyatakan, laporan tersebut mencuat dari masyarakat yang merasa tertekan.

“Warga Belimbing mengalami perlakuan tidak nyaman yang mengarah kepada intimidasi dari Kades. Kami menerima laporan ini,” kata Hifzin, dikutip RMOLSumsel, Senin, 14 Oktober 2024.

Ia menjelaskan, bentuk intimidasi yang dimaksud adalah ancaman penghentian bantuan pangan dan sosial jika warga tidak memilih pasangan calon tertentu.

Bahkan, Hifzin menambahkan, beberapa warga di Desa Belimbing telah diputus bantuan berasnya oleh Kades karena perbedaan pilihan. 

“Kami mengingatkan agar berhenti melakukan tekanan. Masyarakat kini semakin cerdas, dan bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat, bukan dari bupati,” tegasnya.

BP2SS menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan-laporan terkait dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2024. 

“Kami memperingatkan kepada semua pihak agar tidak menggunakan cara-cara preman untuk memenangkan pertarungan dalam Pilkada,” tegas Hifzin lagi.

Sementara itu, Kades Belimbing, Yusman, membantah tuduhan intimidasi dan pengaruh terhadap pilihan politik warganya. 

“Kata siapa saya berpihak? Itu hanya persepsi mereka. Bantuan yang disebutkan berasal dari pemerintah pusat, bukan dari saya,” jelasnya.

Yusman menyatakan, jika ada yang merasa terintimidasi, mereka harus dapat menunjukkan bukti konkret.

“Silakan laporkan jika ada yang merasa tertekan. Kita semua harus mendukung terciptanya Pilkada yang kondusif,” tutupnya.