Bisnis.com, JAKARTA - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) meminta Pakistan untuk berhenti mendirikan zona industri apa pun yang menawarkan insentif bagi investasi. Langkah ini berpotensi menghambat upaya Pakistan untuk menarik lebih banyak industri China masuk ke negara tersebut.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/10/2024), permintaan tersebut tercantum dalam laporan IMF yang dirilis 10 Oktober 2024. Dalam laporan tersebut, IMF meminta pemerintah Pakistan menahan diri untuk memberikan insentif seperti keringanan pajak dan subsidi ke zona ekonomi khusus yang baru atau yang sudah ada. 

Nathan Porter, kepala misi IMF untuk Pakistan mengatakan, pihaknya meminta Pakistan untuk menawarkan kondisi yang setara kepada dunia usaha untuk menarik investasi tanpa merusak basis pajak negara tersebut. 

Persyaratan IMF ini diungkapkan ketika Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, tengah berusaha meyakinkan perusahaan-perusahaan China untuk mengalihkan lebih banyak industri ke Pakistan sehingga memberikan momentum baru bagi proyek-proyek di bawah program Belt and Road Initiative (BRI). 

Pakistan telah merencanakan untuk membangun setidaknya sembilan zona ekonomi khusus di bawah proyek Koridor Ekonomi China-Pakistan yang sedang dalam berbagai tahap pembangunan.

Porter mengatakan, Pakistan telah memberikan perlindungan atau konsesi kepada sektor-sektor yang produktivitasnya rendah. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Pakistan belum mampu mencapai tingkat pertumbuhan berkelanjutan seperti yang dimiliki banyak negara lain di kawasan.

Permintaan dari IMF diperkirakan akan segera mencapai zona pemrosesan ekspor baru yang rencananya akan dibangun pemerintah di lokasi Pabrik Baja Pakistan di Karachi, ibu kota komersial Pakistan di selatan. 

Pemerintah Pakistan, yang baru saja mendapatkan pinjaman US$7 miliar dari IMF, berupaya mengundang sekitar 100 industri besar China untuk berinvestasi di kawasan tekstil yang akan mulai dibangun oleh Ruyi Shandong Group di provinsi Sindh selatan dan Punjab tengah pada akhir tahun ini. 

Pemerintahan Sharif telah merayu investor dengan menawarkan insentif pajak khusus, termasuk pengecualian pembayaran pajak dan bea masuk atas barang impor, kepada bisnis yang didirikan di kawasan industri tersebut.

China telah membangun proyek infrastruktur dan energi besar di Pakistan untuk mendorong proyek koridor ekonomi andalan mereka yang telah membantu negara tersebut namun membuat negara tersebut terbebani oleh utang yang sangat besar.

Sebelumnyam IMF telah menyetujui untuk memulai program pinjaman kepada Pakistan senilai US$7 miliar. Kesepakatan ini membuka pendanaan penting untuk mempertahankan pemulihan ekonomi Pakistan dari krisis.

Dewan eksekutif IMF memberikan persetujuan akhir untuk program 37 bulan tersebut pada 25 September 2024 lalu, kata kantor perdana menteri dan IMF dalam pernyataan terpisah.  

Adapun, Gubernur Bank Negara Pakistan, Jameel Ahmad menuturkan, langkah ini memungkinkan pencairan segera pinjaman tersebut sebanyak sekitar US$1,1 miliar.

“Program baru ini memerlukan kebijakan dan reformasi yang baik untuk mendukung upaya berkelanjutan pihak berwenang dalam memperkuat stabilitas makroekonomi, mengatasi tantangan struktural yang besar, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan yang lebih kuat, lebih inklusif, dan tangguh,” kata IMF dalam pernyataannya.