Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan DPR sedang melakukan finalisasi jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) dan 13 komisi untuk DPR periode 2024-2029. Jumlah komisi dipastikan akan disesuaikan dengan jumlah kementerian pada pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 13 komisi di DPR dengan mitranya masing-masing dengan jumlah tujuh hingga 13 mitra satu komisi. Hal ini berarti ada penambahan dua komisi dibandingkan DPR periode sebelumnya yang memiliki 11 komisi.

Dari mitra-mitra kerja tersebut, terdapat kementerian-kementerian baru, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, terkait AKD dan komisi akan diumumkan pada Senin (14/10/2024) mendatang. Saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

"Terkait AKD dan komisi nanti 14 (Oktober) kami akan umumkan, sekarang lagi tahap finalisasi," ujar Dasco di gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurut Dasco, penyusunan AKD akan tuntas pada Jumat (11/10/2024) sehingga pada 14 Oktober bisa langsung diumumkan. "Besok sudah selesai (pembahasan AKD)," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah, membocorkan jumlah komisi di DPR periode 2024-2029. Said mengungkapkan akan ada 13 komisi yang disesuaikan dengan jumlah kementerian kabinet Prabowo-Gibran.

Berikut daftar 13 komisi baru di DPR:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI AD, TNI AL, dan TNI AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)

Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi III
Penegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi IV
Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)

Komisi V
Infrastruktur dan Perhubungan
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI
Perdagangan, Kawasan Perdagangan, dan Pengawasan Persaingan Usaha
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi VII
Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI

Komisi VIII
Agama, Sosial, serta Perempuan dan Anak
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X
Pendidikan, Olahraga, dan Riset
1. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI
Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Komisi XII
Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, dan Investasi
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII
Hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM

Badan Anggaran
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan