Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) direncanakan tidak akan lagi bermitra dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2024—2029. Banggar sendiri merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) DPR yang mengurusi soal perbendaharaan negara, seperti anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Dalam dokumen berjudul "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang diterima Bisnis, terlampir daftar kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing AKD DPR. Tampak terdapat 13 Komisi + Banggar.

Sebagai informasi, pada DPR periode 2019—2024, Kemenkeu bermitra dengan Komisi XI yang mengurusi fiskal dan moneter negara sekaligus Banggar yang mengurusi ihwal alokasi anggaran dan APBN.

Kendati demikian, direncanakan Kemenkeu tidak akan lagi bermitra dengan Banggar DPR untuk periode 2024—2029. Dalam dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD, Kemenkeu hanya bermitra dengan Komisi XI.

Selain Kemenkeu, Komisi XI juga direncanakan bermitra dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK (termasuk perbankan dan lembaga keuangan bukan bank), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta BUMN (terkait PMN dan privatisasi).

Sementara itu, Banggar DPR direncanakan hanya akan bermitra dengan kementerian-kementerian koordinator (Kemenko) yaitu Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kemenko Bidang Kemasyarakatan.

Namun demikian, dokumen Gambaran Nomenklatur Mitra AKD belum final alias masih bersifat sementara. Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan rencana pengumuman AKD beserta anggotanya dan masing-masing mitranya akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (15/10/2024) pekan depan.

"Insyaallah Selasa pada saat paripurna sudah bisa ada pembentukan komisi," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).