Bisnis.com, JAKARTA - Belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun yang terdiri dari belanja non-K/L sebesar Rp1.541,3 triliun dan belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun. Belanja pemerintah pusat tumbuh 9,5% sejak 2021.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/09/2024) menyampaikan APBN 2025 menjadi pijakan tercapainya visi Indonesia Emas 2045.“APBN 2025 ini bukan berdiri sendiri, tapi merupakan milestone untuk mendukung agar pencapaian visi Indonesia emas 2045 itu bisa on track,” ujar Wahyu.

Untuk itu dibutuhkan berbagai terobosan yang tidak biasa dalam hal belanja. Wahyu mengatakan belanja pemerintah pusat 2025 didorong lebih berkualitas. Belanja akan berfokus untuk akselerasi pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Efisiensi belanja barang atau operasional pemerintahan lebih ditingkatkan, belanja modal yang berdaya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi semakin diperkuat. Selain itu, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran dan berkeadilan terus diupayakan.

“Subsidi perlindungan sosial kita buat menjadi lebih tepat sasaran dan lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Makanya perlu akurasi data perbaikan mekanisme penyaluran sinergis dan integrasi berbagai program yang relevan,” tutur Wahyu.

Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, APBN masih menjadi instrumen andalan untuk meredam guncangan (shock absorber). Sebab itu Wahyu mengatakan subsidi dan kompensasi masih cukup besar.

Adapun subsidi dan kompensasi 2025 ditetapkan sebesar Rp525 triliun yang bertujuan menjaga stabilisasi harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung UMKM. Subsidi tersebut terdiri dari subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp394,3 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp131,3 triliun, termasuk cadangan subsidi.

Belanja berkualitas juga akan ditingkatkan melalui pemerataan dan perbaikan layanan publik lewat transfer ke daerah (TKD) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun.

“Kita perlu mensinergikan, mengharmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Menciptakan kegiatan ekonomi baru. Harapannya bisa mendorong pertumbuhan sekaligus kesejahteraan dan konvergensi, perbaikan kualitas belanja di daerah menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Upaya pemerataan pembangunan di daerah juga ditempuh melalui perbaikan kualitas belanja APBD, penguatan local taxing power, dan pengembangan pembiayaan yang inovatif.

Wahyu menutup pemaparan dengan menekankan di tengah gejolak perekonomian global yang masih berlangsung, pemerintah tetap harus mendisiplinkan fiskal melalui pengendalian risiko.

Optimalisasi pendapatan, spending better, dan inovasi pembiayaan terus dilakukan. Defisit APBN 2025 dijaga dalam batas aman 2,53%.

“Kita sama-sama ingin memastikan transformasi, transisi ini berjalan efektif tapi APBN tetap harus dijaga tetap sehat. Tidak hanya jangka pendek, tapi jangka menengah panjang. APBN yang sehat kata kuncinya adalah stimulusnya kuat, kesejahteraan masyarakat meningkat, risikonya terkendali,” pungkasnya.