"Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul, ya, Bung Rony, yang paham hukum ini. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi,"Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengungkapkan keputusan untuk bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto tergantung sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada," kata Eriko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

"Itu adalah hak prerogatif kebijaksanaan dari Ibu Ketua Umum. Kita tunggu bersama saja," tambahnya.

Selain itu, dia menjawab pertanyaan wartawan apakah pertemuan itu nanti akan membuat posisi PDIP menjadi koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Eriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.

"Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul, ya, Bung Rony, yang paham hukum ini. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi," jelas Eriko.

Dirinya pun mengajak semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan itu. Yang pasti, sambung Eriko, hubungan Megawati dengan Prabowo tidak ada masalah.

"Kalau secara pribadi, saya tahu persis Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu sangat dekat. Bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pada saat kepulangan Pak Prabowo juga, kan, pada saat zaman Ibu Mega, pemerintahan. Artinya di sini, mari kita tunggu," pungkasnya.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga (kiri) bersama Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP Ronny Talapessy (kanan) dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2024). (ANTARA/HO-PDIP)

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024