Surabaya, Beritasaru.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin langsung deklarasi 46 kabupaten/kota lengkap di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/10/2024). 

Selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, deklarasi 46 kabupaten/kota lengkap ini juga bertujuan untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah. 

Status kabupaten/kota lengkap merupakan keadaan ketika satu kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinyatakan seluruh informasi spasial, pemetaan, maupun tekstualnya sudah lengkap.

Berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Menteri ATR/BPN, AHY mendeklarasikan 46 kabupaten/kota lengkap yang terdapat di 23 provinsi secara serentak se-Indonesia.

Di awal kepemimpinan Menteri AHY, jumlah kabupaten/kota lengkap di Indonesia baru mencapai 13 kabupaten/kota. Kemudian pada 26 Maret 2024, AHY mendeklarasikan Cilegon sebagai kota lengkap, disusul kota administrasi Jakarta Selatan pada 2 April 2024. Empat kabupaten di Provinsi Bali mendapat berstatus serupa pada 21 Mei 2024, dan terakhir 30 Mei 2024 lalu Menteri AHY mendeklarasikan 14 kota lengkap secara serentak di tujuh provinsi.

Dengan dilakukannya deklarasi 46 kabupaten/kota lengkap saat ini, berarti sudah 79 kabupaten/kota berstatus lengkap dari target awal 104 kabupaten/kota yang harus dideklarasikan pada akhir 2024.

Ditemui seusai mendeklasasikan 46 kabupaten/kota lengkap, Menteri AHY menegaskan bahwa deklarasi ini penting karena dapat beberapa keuntungan yang dapat diartikan dari status kabupaten/kota lengkap. 

Keuntungan yang didapat di antaranya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat, sehingga memunculkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memiliki tanah. Selain itu, status ini juga memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan penataan wilayah dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan perkembangan wilayah.

Selain itu, status kabupaten/kota lengkap juga memudahkan proses transformasi digital hingga memperkecil ruang gerak mafia tanah.

Selain deklarasi 46 kabupaten/kota lengkap dalam kesempatan tersebut Menteri AHY juga menyerahkan 23 sertifikat tanah elektronik. Sertifikat yang diserahkan berasal dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertifikasi aset barang milik negara (BMN), sertifikasi aset barang milik daerah (BMD), sertifikasi tanah wakaf, peserta redistribusi tanah yang dilaksanakan di Jawa Timur.