FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur sebelum pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Muhadjir, baik infrastruktur inti maupun pendukung harus tersedia secara optimal untuk memastikan kelancaran pemerintahan di IKN.

"Banyak dibutuhkan piranti-piranti pendukung untuk bisa di sana, termasuk kesiapan. Seluruh infrastruktur harus siap digunakan," ujar Muhadjir pada Selasa, 8 Oktober 2024, di Jakarta.

Ia menyebutkan bahwa saat ini, beberapa rapat kementeriannya yang dilakukan di IKN masih harus menggunakan fasilitas dari kementerian lain, karena kantor Kemenko PMK di IKN belum siap.

"Saya sudah beberapa kali rapat di sana, tetapi belum bisa menggunakan kantor Kemenko PMK. Kami masih meminjam fasilitas dari kementerian lain," ungkapnya.

Namun demikian, secara informal Kemenko PMK sudah beberapa kali berkantor di IKN dan melaksanakan rapat koordinasi internal maupun lintas kementerian. Salah satu agenda penting yang dibahas adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar IKN, serta persiapan sumber daya manusia (SDM) lokal agar menjadi bagian penting dalam operasional pemerintahan di IKN.

"Kita tidak ingin masyarakat di sekitar IKN hanya jadi penonton. Mereka harus jadi tulang punggung dalam proses administrasi dan birokrasi," tegasnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mulai pindah ke IKN pada Januari 2025. Meskipun pemindahan ASN awalnya direncanakan pada September 2024, hingga awal Oktober proses tersebut belum dilakukan karena penyelesaian ekosistem di IKN masih dipersiapkan.