Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira mendorong agar pemerintah ke depan bisa lebih memaksimalkan peran UMKM demi perekonomian Indonesia.

Dalam hal ini, ia berharap adanya gebrakan dari pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) yang menaungi geliat pelaku usaha UMKM.

"Kita ingin di pemerintahan ke depan sektor UMKM yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, kementerian yang punya pilar penting di ekonomi memang lebih agresif," kata Anggawira dalam sesi bincang media di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Sehingga, ia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja. Terlebih di sektor usaha mikro yang saat ini masih terjebak dalam kesulitan akses pembiayaan.

"Harus ada yang mampu memberikan langkah agar ada suatu akselerasi. Jangan sampai usaha mikro kecil dan menengah ini hanya sebagai simbol," tegas Anggawira.

Bukan hanya sekadar jumlah, Anggawira menyebut yang juga perlu dibenahi yakni peningkatan kualitas UMKM demi menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Demi menunjang cita-cita tersebut, ia lantas mengusulkan agar Kemenkop UKM berganti nama menjadi suatu instansi yang lebih terarah untuk mendongkrak para pelaku UMKM.

"Nama Kementerian ini lebih baiknya ada perubahan nama, mungkin jadi Kementerian Peningkatan Kelas Menengah, whatever lah. Kalau sekarang targeting-nya kurang jelas apa, apakah hanya menambah dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas enggak bergerak," tuturnya.

"Kalau bicara jujur, dalam pilar ekonomi ini kan kita masih ditopang oleh pelaku kecil dan mikro. Padahal kalau mau naik ke negara industri harus banyaknya pelaku usaha menengah. Banyak yang bukan hanya mikro, tapi juga Informal. Ini tantangan," pungkasnya.