Sentimen
Negatif (57%)
7 Okt 2024 : 18.23
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Kalibata, Pancoran

Tokoh Terkait

DPR Diminta Segera Kosongkan Rumah Jabatan hingga Akhir Oktober 2024

Beritasatu.com Beritasatu.com Jenis Media: Nasional

7 Okt 2024 : 18.23

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengingatkan anggota DPR terpilih 2024-2029 agar segera mengosongkan rumah jabatan anggota (RJA) DPR sampai akhir Oktober 2024. Alasannya, rumah jabatan tersebut akan segera dikembalikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pemilik aset rumah tersebut.

Untuk anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah karena diganti dengan tunjangan perumahan. "Sesuai dengan rapat konsultasi di DPR, jadi batas dari pengosongan itu diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober ya karena tentu anggota yang terpilih lagi ataupun anggota baru yang dari daerah butuh waktu untuk mencari hunian, tempat tinggal," ujarnya seusai meninjau langsung RJA DPR di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Indra mengatakan pihaknya memahami anggota dewan membutuhkan waktu untuk mencari rumah baru serta mengurus kepindahan dari rumah jabatan. Terkait hal itu, pihaknya memberikan toleransi waktu hingga Oktober 2024.

"Kami saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen dan tahapan-tahapan ke depan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk menyelesaikan pengembalian aset negara ini kepada negara," tegasnya.

Menurut Indra, pihaknya juga membutuhkan waktu untuk melakukan identifikasi aset sebelum diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Dia mengatakan, di Kalibata terdapat 516 rumah yang berada di Blok A, B, C, D, E, dan F (blok yang di sebelah rel kereta api dan sungai Ciliwung).

"Di sini (Kalibata) jumlahnya 516, yang di sebelah sungai Ciliwung, sebelah rel kereta itu jumlahnya 80. Semua itu nanti harus kita lakukan dahulu identifikasi aset-aset. Di dalamnya ini ada aset-aset yang itu milik negara, dalam hal ini pengelola barang, Kementerian Keuangan. Ada juga aset-aset yang itu punya DPR. Kita harus lihat setiap rumah harus kita data, harus dibuat berita acara," pungkas Indra.

Sentimen: negatif (57.1%)