Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengeksekusi program penutupan kebocoran penerimaan negara, langsung setelah dilantik sebagai Presiden pengganti Presiden Joko Widodo yang telah 10 tahun menjabat sebagai kepala negara.

Hal ini diungkapkan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo saat berdiskusi dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Kebocoran-kebocoran akan ditutup nanti Oktober 2024, setelah tanggal 20. Kalian akan tahu ada program-program tutup kebocoran-kebocoran, ini dan ini tadi ada debt equity ratio," ucap Hashim.

Hashim menegaskan, komitmen Prabowo untuk menutup kebocoran ekonomi Indonesia ini sebetulnya komitmen lama, sejak ia mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014 silam melawan Jokowi. Saat itu, Prabowo kata Hashim bahkan sempat diejek Prabocor karena komitmennya menutup kebocoran-kebocoran ekonomi yang menyebabkan penerimaan negara stagnan.

"Pak Prabowo diejek dengan nama Prabocor, dia diejek lawan dia 2014 Prabocor karena selalu katakan kebocoran-kebocoran. Saya ingat karena saya merasa tersinggung juga tapi ternyata Prabowo benar kok kebocoran luar biasa dan kita sudah tahu di mana," ujar Hashim.

Program penutupan kebocoran ini kata Hashim akan ditempuh Prabowo untuk mendongkrak rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) dari yang saat ini di kisaran 12,7% menjadi 23%. Kebocoran itu akan ditutup di sektor penerimaan pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Jadi kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22% hendaknya kita turun dari 20%, kita mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama," tegas Hashim saat acara itu, Senin (7/10/2024).

"Ini yang saya mau tegaskan supaya kan banyak kawan-kawan pengusaha cemas, jadi tidak ada kenaikan tarif pajak," ungkapnya.

Ia mengaku bahwa Prabowo sudah memiliki data ratusan pengusaha yang selama ini tidak membayar pajak hingga penerimaan negara bocor. Data itu diperoleh dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak. Ini ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," tegasnya.

Hashim menyatakan, ada sekitar 300 wajib pajak nakal yang masuk daftar belum membayar pajak kepada pemerintah dengan total nilai mencapai Rp 300 triliun lebih. Ia memastikan, pengusaha itu tidak ada yang menjadi bagian dari anggota Kadin Indonesia.

"Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up," ungkap Hashim.

Melalui kebijakan penguatan pengawasan perpajakan yang dilakukan oleh Kementerian Penerimaan Negara ini, pemerintah Prabowo akan mendapatkan tambahan penerimaan negara senilai Rp 50 triliun tiap tahunnya.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak, tolong catat ini direkam, ini setiap Rp 50 triliun kita dapat tutup kebocoran kita bisa berikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa," ujar Hashim.

(arj/mij)