Jakarta -

Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta melaksanakan debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Dalam debat ini, salah satu topik pembahasannya adalah soal kemacetan di Jakarta. Masing-masing calon memiliki gagasan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengungkapkan, strateginya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan melibatkan aglomerasi. Menurutnya, TransJakarta saja belum cukup untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan macet di Jakarta.

"Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor dan dari mana pun apabila fasilitas itu ada," kata Pramono dalam Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, semalam.

Saat ini, memang ada 15 golongan yang digratiskan naik Transjakarta. Ke-15 golongan itu antara lain:

Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya;Tenaga Kontrak yang bekerja di Pemprov DKI;Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP);Karyawan Swasta tertentu/Pekerja (Gaji sesuai UMP melalui Bank DKI);Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.Lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia);Penyandang disabilitas;Anggota Veteran Republik Indonesia;Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera);Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu;Pengurus masjid (marbot);Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);Larva monitor;Anggota TNI/Polri.

Kata Pramono, dalam programnya mengatasi kemacetan, 15 golongan itu tidak hanya digratiskan naik Transjakarta. Golongan tersebut juga akan gratis naik MRT dan LRT, bahkan dari wilayah aglomerasi.

"Kenapa itu dilakukan, supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan, sekali lagi untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta," ucapnya.

Sementara itu, Calon Gubrernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun lebih memilih strategi membereskan manajemen transportasi umum. Hal ini, menurut Dharma agar masyarakat mau menggunakan transportasi publik dibanding kendaraan pribadi.

"Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, terutama manajemen. Tidak perlu dulu menambah armada, manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit, dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan kenyamanan supaya disabilitas, lansia, ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan treatment yang khusus," kata Dharma.

"Demikian juga penggunaan kendaraannya. Kendaraannya harus nyaman, AC dingin, baunya tidak pengap, dan juga jauhkan/hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu perlu ditanamkan budaya antre kepada anak-anak, masukkan ke dalam kurikulum supaya budaya antre ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi, apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi sebenarnya kita tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki," sambungnya.

Selain itu, menurut Dharma, untuk mengurai kemacetan diperlukan sentralisasi. Dalam sentralisasi itu, ada tempat tinggal, pasar, hingga sekolah.

"Sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman sebagai vendor daripada MRT, LRT atau Transjakarta, yaitu mikrotransportasi yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian disiapkan juga kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang ditinggal itu terjamin," katanya.

(rgr/dry)