Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menantikan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama dua tahun. Prabowo menargetkan pertemuan itu terjadi sebelum pelantikan presiden 20 Oktober 2024.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai pertemuan Prabowo dan Megawati tidak akan banyak mempengaruhi situasi karena PDIP tidak lagi dominan dalam konstelasi politik saat ini.

Menurutnya, meskipun PDIP tetap diberikan peluang untuk memimpin di DPR dengan terpilihnya kembali Puan Maharani, namun Prabowo akan tetap menguasai pemerintahan maupun di parlemen.

"Tapi mungkin bisa saja ini akan memengaruhi peta konstelasi personal," ujar Dedi kepada Liputan6.com, Kamis (3/10/2024).

Dia menyebut, Prabowo merencanakan pertemuannya dengan Megawati dengan maksud jika PDIP bergabung dengan KIM Plus maka akan mengurangi pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi pertemuan Prabowo dan Megawati lebih banyak saya kira ditujukan untuk proses terbebasnya Prabowo dari bayang-bayang Jokowi. Hanya itu saja sebetulnya. Sementara dari sisi politik sebenarnya tidak banyak yang dipengaruhi dari pertemuan mereka berdua," lanjutnya.

Menurut Dedi, pertemuan Prabowo dengan Megawati bisa menjadi salah satu indikasi bergabungnya PDIP ke KIM Plus. Hal ini didukung Puan Maharani yang paling gencar menginginkan PDIP masuk ke koalisi pemerintahan tersebut.

"Karena Puan Maharani yang paling pertama mendapatkan dampak dari bergabungnya PDI Perjuangan dengan pemerintah. Salah satunya adalah sekarang di mana Puan Maharani sudah mendapatkan kekuasaannya di Parlemen," ujar Dedi.

Di sisi lain, ketika PDIP sudah bergabung ke pemerintahan tersebut, tentu dampaknya tidak besar bagi PDIP. 

"Karena mereka tentu tidak akan bisa mendominasi kabinet, karena kabinet tetap saja akan didominasi oleh Prabowo Subianto," jelasnya.

Sementara dampak terhadap partai-partai lain dari pertemuan ini tidak terlalu besar. Dia yakin, jika PDIP mendapatkan porsi kabinet dan jumlahnya bertambah, partai yang lain masih tetap diprioritaskan.

"Koalisi yang lebih awal berada di dukungan Prabowo Subianto tetap mendapatkan haknya, tidak terkurangi meskipun PDIP masuk," tuturnya.