Sementara Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah, menilai pertemuan Prabowo dan Megawati tidak akan banyak mempengaruhi situasi karena PDIP tidak lagi dominan dalam konstelasi politik saat ini.

Menurutnya, meskipun PDIP tetap diberikan peluang untuk memimpin di DPR dengan terpilihnya kembali Puan Maharani. Namun Prabowo akan tetap menguasai pemerintahan maupun di parlemen.

“Tapi mungkin bisa saja ini akan mempengaruhi peta konstelasi personal,” jelas Dedi kepada Liputan6.com, Kamis (3/10/2024).

Dia menyebut, Prabowo merencanakan pertemuannya dengan Megawati dengan maksud jika PDIP bergabung dengan KIM Plus maka akan mengurangi pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi pertemuan Prabowo dan Megawati lebih banyak saya kira ditujukan untuk proses terbebasnya Prabowo dari bayang-bayang Jokowi. Hanya itu saja sebetulnya. Sementara dari sisi politik sebenarnya tidak banyak yang dipengaruhi dari pertemuan mereka berdua,” lanjutnya.

Menurut Dedi, pertemuan Prabowo dengan Megawati bisa menjadi salah satu indikasi bergabungnya PDIP ke KIM Plus. Hal ini didukung Puan Maharani yang paling gencar menginginkan PDIP masuk ke koalisi pemerintahan tersebut.

“Karena Puan Maharani yang paling pertama mendapatkan dampak dari bergabungnya PDI Perjuangan dengan pemerintah. Salah satunya adalah sekarang dimana Puan Maharani sudah mendapatkan kekuasaannya di Parlemen,” ujar Dedi.

Di sisi lain, ketika PDIP sudah bergabung ke pemerintahan tersebut, tentu dampaknya tidak besar bagi PDIP. 

“Karena mereka tentu tidak akan bisa mendominasi kabinet, karena kabinet tetap saja akan didominasi oleh Prabowo Subianto,” jelasnya

Sementara bahwa dampak terhadap partai-partai lain dari pertemuan ini tidak terlalu besar. Dia yakin, jika PDIP mendapatkan porsi kabinet dan jumlahnya bertambah, partai yang lain masih tetap diprioritaskan.

“Koalisi yang lebih awal berada di dukungan Prabowo Subianto tetap mendapatkan haknya tidak terkurangi meskipun PDIP masuk,” tuturnya.

Dedi menilai, jika akhirnya PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan tidak adanya oposisi, maka hal ini akan berdampak signifikan pada hilangnya fungsi kedaulatan dan pengawasan di DPR.

“Ya saya kira 5 tahun kebelakang akan kembali terulang bagaimana pemerintah ke depan akan membuat dan merencanakan undang-undang itu lebih banyak akan dimudahkan oleh DPR. Dan tentu dampaknya adalah DPR hanya menjadi lembaga yang melegitimasi keinginan pemerintah,” ungkap Dedi.

“DPR tidak akan lagi powerful, tidak lagi memiliki kedaulatan yang seperti 10 tahun belakangan, seperti di eranya SBY. Tapi DPR akan tetap sama seperti 5 tahun kemarin, prolegnas tidak berjalan, kemudian juga kemandiriannya juga tidak ada, fungsi pengawasannya juga besar kemungkinan tidak ada,” tambahnya.

Dedi juga menerangkan, jika kondisi seperti ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan kabinet Prabowo akan menghiraukan kekuasaan DPR.

“Bahkan kita akan menyaksikan bagaimana anggota kabinet ke depan mungkin juga akan membangkang kepada DPR sama seperti yang sudah ditunjukkan dalam Pansus (panitia khusus) Haji misalnya. Bagaimana seorang Yaqut Cholil Qoumas yang dengan ringan sudah menihilkan kekuasaan DPR dengan tidak menghadiri undangan, bahkan berusaha untuk menghindar. Itu hanya mungkin terjadi kalau memang koalisi pemerintahannya cukup dominan,” pungkasnya.