Liputan6.com, Jakarta - Kriminolog dari FISIP UI, Adrianus Meliala menilai pendataan transaksi ekonomi punya peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana, mulai dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hingga pendanaan aksi terorisme.

Adrianus bicara demikian setelah melakukan kajian dengan mengambil sampel aktivitas ekonomi di wilayah Pasar Minggu.

Hasilnya, 44 persen pedagang belum menerapkan sistem transaksi tercatat, karena sebagian besar para pedagang mengandalkan transaksi tunai. Sehingga, hasil ini juga menunjukkan aktivitas ekonomi lokal belum terdata atau disebut sebagai underground economy.

"Jadi kalau kita beli sesuatu enggak tercatat, enggak bayar pajak, maka yang tahu hanya kita berdua (penjual dan pembeli)," kata Adrianus dalam keterangannya di Polsek Pasar Minggu, Kamis (3/10/2024).

Adrianus mengungkapkan, transaksi ekonomi yang tak terdata itu bisa menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana. Apalagi, transaksi semacam ini juga tak dapat dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Padahal, pendataan ini akan memudahkan PPATK dalam melacak transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan.

"Titik temunya dengan PPATK, harapannya agar studi ini juga membantu mereka agar dari praktik-praktik ekonomi lokal tidak menjadi perantara bagi kegiatan pencucian uang," ujarnya.

Adrianus menyampaikan PPATK selama ini baru menjangkau transaksi keuangan bernilai besar. Menurut dia, transaksi keuangan bernilai kecil semestinya juga harus diawasi.

Sebenarnya, hal itu bisa dilakukan bila mereka menerapkan transaksi ekonomi terdata. Misalnya mengubah metode pembayaran dengan menggunakan sistem perbankan seperti transfer atau QRIS.