Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa (UE) dan Rusia bisa berhadapan secara militer dalam enam hingga delapan tahun mendatang. Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Parlemen Eropa Andrius Kubilius, yang juga mantan Perdana Menteri Lithuania.

Dia pun menekankan pentingnya peningkatan produksi pertahanan dan penimbunan cadangan senjata untuk mempertahankan diri dari ancaman Rusia. Kubilius, yang dikenal karena sikap kerasnya terhadap Rusia, mengatakan bahwa blok tersebut harus siap untuk menghadapi Rusia secara militer.

"Jika Anda ingin perdamaian, bersiaplah untuk perang," ujar Kubilius, sebagaimana dilansir RT, Jumat (4/10/2024), mengomentari inisiatif kelompoknya, Partai Rakyat Eropa, yang menyerukan pembentukan "Persatuan Pertahanan Eropa" dan mendorong investasi dalam "teknologi pertahanan masa depan."

Ia juga menegaskan bahwa UE, bersama dengan negara-negara anggotanya dan dalam melengkapi NATO, harus terus membantu Ukraina dan meningkatkan produksi pertahanan untuk memastikan kesiapan menghadapi Rusia dalam waktu dekat.

Menurutnya, para lawan UE sedang "mengamati dengan cermat" apakah blok tersebut akan berhasil atau gagal dalam persiapan ini.

Sebagai tokoh yang memimpin pemerintahan Lithuania dua kali, Kubilius sudah lama mendorong kebijakan yang lebih keras terhadap Moskow. Sejak menjadi anggota Parlemen Eropa pada 2019, ia telah beberapa kali menyerukan penerapan sanksi tambahan terhadap Rusia dan mengadvokasi pengurangan perdagangan dengan negara tersebut.

Pada 2021, sebelum perang antara Rusia dan Ukraina dimulai, Kubilius menyusun laporan yang mengusulkan berbagai langkah keras terhadap Moskow, termasuk pemberlakuan sanksi dan bahkan tidak mengakui parlemen Rusia yang terpilih pada tahun itu.

Rusia mengecam laporan tersebut sebagai campur tangan dalam urusan dalam negerinya dan menganggap dokumen itu bias serta salah secara faktual.

Pada 2023, Kubilius kembali menulis sebuah dokumen yang menyerukan strategi baru bagi UE untuk mengejar "perubahan kekuasaan di Rusia." Laporan ini mengusulkan kerja sama dengan "kekuatan demokratis" di dalam dan luar negeri Rusia untuk menggulingkan kepemimpinan saat ini dan membentuk "pemerintahan transisi."

Kubilius juga mengusulkan penerbitan "paspor demokrasi" baru serta pengaturan visa khusus untuk aktivis oposisi Rusia yang tinggal di UE. Inisiatif paspor khusus ini dikritik keras oleh Moskow, yang membandingkannya dengan praktik Nazi selama Perang Dunia II, di mana mereka yang bersedia bekerja sama dengan kekuatan pendudukan diberikan dokumen khusus yang berfungsi sebagai paspor.

Kubilius bukan satu-satunya politisi UE yang memperkirakan kemungkinan konflik dengan Rusia. Pada Februari 2023, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius juga menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa Rusia mungkin akan menyerang NATO dalam lima hingga delapan tahun ke depan.

Kepala pertahanan Jerman, Jenderal Carsten Breuer, juga menekankan pentingnya mempersiapkan militer Jerman dalam waktu lima tahun mendatang.

Meskipun demikian, Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali menyatakan bahwa Rusia tidak pernah berencana untuk menyerang NATO, tetapi peringatan dari para pejabat Eropa terus meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan di kawasan.

(luc/luc)