Sentimen
Netral (66%)
2 Okt 2024 : 20.17

Moeldoko Serahkan Nasib Kelanjutan KSP ke Prabowo Subianto

Bisnis.com Bisnis.com Jenis Media: Nasional

2 Okt 2024 : 20.17

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyerahkan nasib kelanjutan lembaga yang dipimpinnya itu kepada presiden terpilih selanjutnya, Prabowo Subianto. 

Menurutnya, keputusan tersebut secara penuh berada di tangan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto yang memiliki mandat yang menjalankan pemerintahan.

"Jadi KSP ini sebuah lembagaan struktural ya, dan itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk," ucapnya kepada wartawan di Kantor KSP, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, dia melanjutkan bahwa KSP pun dibentuk menjadi lembaga struktural pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan, kata Moeldoko pada zaman Presiden Soeharto, lembaga Negara yang dimilikinya adalah Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan.

Kemudian, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Jadi, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," tuturnya.

Oleh sebab itu, Purnawirawan Jenderal TNI itu menegaskan bahwa lembaga yang dibentuk pemimpin Negara itu tugas yang senada yaitu guna memonitor dan mengevaluasi program-program kerja presiden.

Meski begitu, dia melanjutkan bahwa KSP memiliki fungsi yang lebih luas yakni, komunikasi politik dan komunikasi publik serta mengelola isu-isu strategis. Namun, dia melanjutkan untuk isu strategis, saat ini pemerintah memiliki Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dibentuk Jokowi pada Agustus 2024.

Menurutnya, apabila tetap dipertahankan di era kepemimpinan Prabowo Subianto, maka nanti tugas unit kerja seperti KSP hanya akan memonitor proyek strategis nasional (PSN).

"Berikutnya mungkin apa tugasnya yang titik beratnya di sini? Mestinya menurut saya kayaknya ke Monev, Monitor dan Evaluasi terhadap program-program Prioritas Nasional dan PSN. Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira disitu, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," tuturnya.

Meski begitu, Moeldoko melanjutkan bahwa hingga kini belum ada pembahasan dengan Prabowo terkait kelanjutan KSP.

"Belum, secara pribadi belum ada, khusus yang berkaitan dengan KSP," pungkas Moeldoko.

Sentimen: netral (66.3%)