Bisnis.com, JAKARTA - Amnesty International mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap dan mengusut tuntas dalang pembubaran diskusi diaspora yang diadakan Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa kepolisian harus bisa memberikan tindakan hukum yang sepadan terhadap pelaku, khususnya aktor utama dibalik kerusuhan tersebut.

"Kami mendesak Kapolri segera mengusut tuntas dalang dan semua pelaku intimidasi maupun aksi main hakim sendiri tersebut. Kapolri wajib memastikan adanya tindakan hukum yang tegas terutama terhadap otak pelaku aksi main hakim sendiri," ujarnya dalam siaran pers, Senin (30/9/2024).

Selain itu, dia juga meminta agar kepolisian bisa memberikan sanksi tegas kepada sejumlah petugas di lapangan yang dinilai melakukan pembiaran terhadap peristiwa kericuhan.

Padahal, anggota di lokasi bisa melakukan pencegahan sebelum peristiwa kericuhan terjadi. Di samping itu, dia juga menyoroti soal momen berangkulannya antara massa aksi dan petugas kepolisian di lokasi.

"Usut pula polisi yang bukannya mencegah dan menindak pelaku intimidasi, justru cenderung melakukan pembiaran, malah berangkulan dan berjabat tangan dengan mereka, seperti yang terlihat pada insiden sabotase acara diskusi Forum Tanah Air," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Djati Wiyoto Abadhy memberikan penjelasan soal video anggota kepolisian yang merangkul massa aksi yang membubarkan forum diskusi di Hotel Kemang, Jakarta Selatan. 

Dia menjelaskan, berdasarkan keterangan massa aksi, bahwa pelukan antara anggota dan massa aksi itu merupakan wujud etika kepada petugas di lapangan.

Meskipun begitu, Djati menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terkait serangkaian pengamanan dalam peristiwa kericuhan tersebut.

"Kita akan melakukan evaluasi, investigasi ke dalam terhadap petugas-petugas yang kemarin terlibat aksi pengamanan, apakah terindikasi dia melakukan pelanggaran SOP dan sebagainya," ujar Djati.