Bisnis.com, JAKARTA – Disparitas harga di wilayah Indonesia timur makin tinggi yang disebabkan pasokan sejumlah komoditas pangan yang masih mengalami defisit.

Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Slampua), dalam rangka menjaga kestabilan pasokan antarwaktu dan mengurangi disparitas harga antardaerah.

Hal itu diupayakan melalui berbagai program pengendalian inflasi, di antaranya peningkatan kerja sama antar daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sulampua, serta perluasan program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa inflasi di Sulampua masih tetap terjaga, tetapi biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah nonsentra produksi.

Sebagian daerah di Sulampua kata Destry masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua.

“Kondisi tersebut mempengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua,” katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).

Selain itu, Destry mengatakan, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga.

Oleh karena itu, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) menurutnya perlu terus diperkuat, diantaranya untuk mendorong KAD dan perluasan MDC atau kios pengendali inflasi.

Destry menambahkan, upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, tetapi juga saat harga menurun, dimana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di daerah sebagai offtaker perlu terus didorong.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antarwaktu yaitu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasi Rice Milling Unit (RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan peran BUMD pangan sebagai offtaker petani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.

Pj. Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin menambahkan, GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Sulampua.

“TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Sulampua melalui sinergi bersama menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan,” kata dia.