Jakarta, Beritasatu.com - Dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat ini dinilai dapat menganggu iklim dunia usaha. Kepentingan pelaku dunia usaha mulai dari buruh, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga investor asing juga dinilai bisa terganggu.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono menyampaikan kondisi ini juga menjadi kekhawatiran dari Kadin Indonesia kubu Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

"Kekhawatiran menjadi hal wajar. Tentunya ini yang kita khawatirkan juga, bukan hanya buruh, tetapi UMKM bahkan juga calon-calon investor asing, pasti mereka bertanya-tanya," ungkapnya di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Dhaniswara menuturkan, pihaknya juga tidak pernah menginginkan Kadin Indonesia akan menghadapi kekisruhan seperti saat ini, seusai adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) ilegal. Dalam munaslub tersebut, menjatuhkan kepemimpinan Arsjad dan mengangkat Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin Indonesia.

"Jadi memang ini hal yang tidak kita kehendaki juga karena kita tahu dampaknya luar biasa karena Kadin Indonesia ini dasarnya adalah undang-undang, bahkan anggaran dasarnya pun dilegalisir dalam bentuk keputusan presiden," jelasnya.

Aturan yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagar dan Industri (UU Kadin) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia Firlie Ganinduto menambahkan, pihaknya pun terpaksa harus menghadapi kondisi seperti saat ini. Meski begitu, dia menegaskan, Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Arsyad Rasyid akan tetap solid bekerja.

"Kita pastikan dalam waktu dekat kita akan meluncurkan white paper arah pembangunan ekonomi lima tahun ke depan untuk mendukung pemerintahan baru mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%," pungkasnya.